NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

PKS Bantah Wajibkan Perempuan Jadi Ibu Rumah Tangga

Nasional RUU Ketahanan Keluarga
Anggi Tondi Martaon • 20 Februari 2020 22:01
Jakarta: Wakil Ketua FraksiPartai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Netty Prasetiyani, membantah Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga mewajibkan perempuan fokus menjadi ibu rumah tangga. Perempuan hanya dituntut mengelola kebutuhan keluarga.
 
"Jadi mengatur itu kaya manajer, me-manage, tak mesti dia yang melakukan," kata Netty di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Pengusul RUU Ketahanan Keluarga itu mencontohkan dirinya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR. Dia menyebut pengelolaan kebutuhan keluarga tetap dilakukan meski memiliki aktivitas lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada orang lain yang bisa mengerjakan," ungkap istri eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu.
 
Menurut dia, aturan tersebut justru mendesak negara memberikan ruang kepada perempuan dalam memenuhi haknya. Salah satu yang difokuskan hak wanita karier yang memiliki bayi.
 
"Misalnya dia masih masa penyusuan eksklusif tapi dia harus meninggalkan masa cutinya. Berarti dia harus memerah, harus ada ruang laktasi. Kemudian dimungkinkan ada penitipan anak kalau kemudian dia di rumah dilematis tidak ada yang menjaga anak harus membawa anak ke kantor. Seharusnya tempat kerja itu ramah ya bagi anak," sebut dia.
 
Netty menegaskan anggapan RUU Ketahanan Kekuarga menghalangi hak perempuan tidak benar. Dia memastikan aturan ini tak memberatkan perempuan.
 
"Masa saya mengusulkan memenjarakan saya sendiri, ya enggak mungkinlah," ujar anggota Komisi IX DPR itu.
 
PKS Bantah Wajibkan Perempuan Jadi Ibu Rumah Tangga
Politikus PKS Netty Prasetiyani di Cirebon, Jabar. Foto: Medcom.id/Ahmad Rofahan
 
RUU Ketahanan Keluarga diusulkan lima anggota Dewan. Mereka yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar.
 
Keberadaan RUU ini mengundang kontroversi. Pasalnya, RUU mengatur penanganan krisis keluarga akibat perilaku seks menyimpang, pelarangan donor sperma, hingga peran perempuan dalam keluarga.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif