Jakarta: Badan Keamanan Laut (Bakamla) menancap gas pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Laut. Sejumlah kementerian dan lembaga sudah didekati untuk mendesain omnibus law itu.
"Saya sudah ke mana saja yang pada intinya ini keinginan dari pemerintah harus segera dilaksanakan," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia kepada Medcom.id, Senin, 9 Maret 2020.
Aan bersama jajarannya telah mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Kemenko Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Laksamana berbintang tiga itu tak menjelaskan mendetail fokus pembahasan dalam pertemuan itu. Dia hanya menekankan hal itu menyangkut penyederhanaan aturan soal keamanan dan keselamatan laut yang bakal termaktub dalam RUU Keamanan Laut.
"Ini kan butuh payung hukum untuk menyederhanakan serta melaksanakan omnibus law itu," ujar Aan.
Laksamana Madya Aan Kurnia dilantik sebagai kepala Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Baca: Mahfud MD: Laut Indonesia Rumit dan Rawan
Pemerintah tengah menyusun Omnibus Law Keamanan Laut secara terpadu. Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Mahfud MD menyebut ada 24 UU tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan.
Mahfud menyebut secara filosofi semua peraturan perundangan itu baik. Namun, tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan lembaga didasarkan UU yang berbeda-beda.
Jakarta: Badan Keamanan Laut (Bakamla) menancap gas pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Laut. Sejumlah kementerian dan lembaga sudah didekati untuk mendesain omnibus law itu.
"Saya sudah ke mana saja yang pada intinya ini keinginan dari pemerintah harus segera dilaksanakan," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia kepada
Medcom.id, Senin, 9 Maret 2020.
Aan bersama jajarannya telah mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Kemenko Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Laksamana berbintang tiga itu tak menjelaskan mendetail fokus pembahasan dalam pertemuan itu. Dia hanya menekankan hal itu menyangkut penyederhanaan aturan soal keamanan dan keselamatan laut yang bakal termaktub dalam RUU Keamanan Laut.
"Ini kan butuh payung hukum untuk menyederhanakan serta melaksanakan omnibus law itu," ujar Aan.
Laksamana Madya Aan Kurnia dilantik sebagai kepala Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Baca:
Mahfud MD: Laut Indonesia Rumit dan Rawan
Pemerintah tengah menyusun Omnibus Law Keamanan Laut secara terpadu. Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Mahfud MD menyebut ada 24 UU tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan.
Mahfud menyebut secara filosofi semua peraturan perundangan itu baik. Namun, tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan lembaga didasarkan UU yang berbeda-beda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
