Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

PKS Usul Ambang Batas Parlemen Lima Persen

Nasional pemilu revisi uu pemilu
Anggi Tondi Martaon • 10 Maret 2020 12:29
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 hanya empat persen.
 
"Kalau pun naik saya setuju naik. Tapi, saya kira angka lima persen itu sudah sangat rasional," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.
 
Wakil Ketua MPR itu menilai ambang batas parlemen lima persen di revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,cukup relevan. Pasalnya, persentase ini masih bisa dicapai banyak partai politik untuk melenggang ke Senayan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau lima persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas dan wakil dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai," ungkap dia.
 
Beberapa partai sudah sepakat melempar wacana menaikkan ambang batas parlemen. Partai NasDem dan Golkar bahkan mematok ambang batas hingga tujuh persen.
 
HNW menganggap usulan yang diajukan NasDem dan Golkar masih wajar. Hal ini menjadi hak setiap partai politik menentukan kebijakan mereka.
 
"Tetapi PKS punya opsi yang lain. Kami setuju untuk dinaikkan tetapi kalau tujuh persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili," ungkap Ketua MPR periode 2004-2009 itu.
 
Menurut dia, ambang batas parlemen tujuh persen tidak sesuai esensi DPR sebagai perwakilan rakyat. Pasalnya, standar tinggi ini bisa membuat partai politik yang lolos ke parlemen semakin sedikit.
 
PKS Usul Ambang Batas Parlemen Lima Persen
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019. Foto: MI/Susanto
 
Baca: PPP Kukuh Ambang Batas Parlemen Tak Perlu Dinaikkan
 
"Jangankan tujuh persen, enam persen saja masih sulit," kata dia.
 
Berkaca pada Pemilu 2019, kata dia, hanya tiga partai yang sanggup lolos ke parlemen bila ambang batas tujuh persen. Kondisi ini tidak mewakili realita tentang pengelompokan politik di masyarakat.
 
"Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, ragam suku, ragam budaya, ragam afiliasi politik, ragam ormas (organisasi masyarakat)," ujar dia.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif