Jakarta: Publik diminta mewaspadai kemungkinan provokator memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau rasisme pada kasus warga kulit hitam, George Floyd, di Amerika Serikat (AS) untuk menyulut emosi publik yang dapat mengganggu kedamaian di Papua. Kasus kekerasan polisi kulit putih terhadap George Floyd menyebabkan demo besar-besaran di AS.
Anggota MPR Yorrys Raweyai menekankan ada penanganan hukum yang sudah coba diupayakan pihaknya untuk kasus terkait Papua. Salah satunya kasus Mispo Gwijangge yang diduga membunuh pekerja Istaka Karya. Pada April 2020, pengadilan memvonis bebas Mispo karena tidak terbukti bersalah.
"Kami panggil mitra kerja dan pihak yang terkait Papua. Ini adalah upaya politik, bukan hanya hukum saja. Kami masih akan upayakan untuk kasus lain, kami tidak tinggal diam," kata Yorrys yang juga anggota DPD RI asal Papua dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2020.
Yorrys mengatakan meskipun mendapat pengawalan politik, masyarakat harus tetap waspada. Dia tak mau ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi konflik di Papua.
Anggota DPD asal Papua Filep Wamafma mengakui urusan Papua tidak bisa dipandang sebagai masalah hukum saja, tapi juga politik. Untuk itu, pemerintah harus membuka ruang dengan melibatkan semua komponen sehingga masalah Papua bisa dibicarakan dengan bermartabat.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut isu SARA sensitif, bahkan bagi negara yang telah matang kehidupan demokrasinya seperti AS. Dia pun tak mau isu ini dimanfaatkan hingga menyebabkan kerusuhan. Bila terjadi, rakyat menjadi korban paling menderita.
"MPR terus terlibat membantu saudara kita yang menyuarakan keadilan sosial terhadap Papua agar tidak mendapat diskriminasi hukum," kata Bambang.
Baca: Penggiringan Kasus Floyd ke Papua Dianggap Tak Relevan
Dia mencontohkan upaya konkret MPR seperti keberadaan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat (For Papua). Forum ini aktif menjembatani komunikasi dari berbagai pihak demi perdamaian di Papua.
"Alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak, keenam saudara kita tersebut yakni Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, telah dibebaskan pada Mei 2020," ujar dia.
Jakarta: Publik diminta mewaspadai kemungkinan provokator memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau rasisme pada kasus warga kulit hitam, George Floyd, di Amerika Serikat (AS) untuk menyulut emosi publik yang dapat mengganggu kedamaian di Papua. Kasus kekerasan polisi kulit putih terhadap George Floyd menyebabkan demo besar-besaran di AS.
Anggota MPR Yorrys Raweyai menekankan ada penanganan hukum yang sudah coba diupayakan pihaknya untuk kasus terkait Papua. Salah satunya kasus Mispo Gwijangge yang diduga membunuh pekerja Istaka Karya. Pada April 2020, pengadilan memvonis bebas Mispo karena tidak terbukti bersalah.
"Kami panggil mitra kerja dan pihak yang terkait Papua. Ini adalah upaya politik, bukan hanya hukum saja. Kami masih akan upayakan untuk kasus lain, kami tidak tinggal diam," kata Yorrys yang juga anggota DPD RI asal Papua dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2020.
Yorrys mengatakan meskipun mendapat pengawalan politik, masyarakat harus tetap waspada. Dia tak mau ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi konflik di Papua.
Anggota DPD asal Papua Filep Wamafma mengakui urusan Papua tidak bisa dipandang sebagai masalah hukum saja, tapi juga politik. Untuk itu, pemerintah harus membuka ruang dengan melibatkan semua komponen sehingga masalah Papua bisa dibicarakan dengan bermartabat.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut isu SARA sensitif, bahkan bagi negara yang telah matang kehidupan demokrasinya seperti AS. Dia pun tak mau isu ini dimanfaatkan hingga menyebabkan kerusuhan. Bila terjadi, rakyat menjadi korban paling menderita.
"MPR terus terlibat membantu saudara kita yang menyuarakan keadilan sosial terhadap Papua agar tidak mendapat diskriminasi hukum," kata Bambang.
Baca:
Penggiringan Kasus Floyd ke Papua Dianggap Tak Relevan
Dia mencontohkan upaya konkret MPR seperti keberadaan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat (For Papua). Forum ini aktif menjembatani komunikasi dari berbagai pihak demi perdamaian di Papua.
"Alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak, keenam saudara kita tersebut yakni Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, telah dibebaskan pada Mei 2020," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
