Jakarta: Semua pihak diminta menyudahi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korups (KPK). Tes tersebut itu dinilai sebagai filter memastikan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di KPK satu tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kita serahkan semua ke internal KPK melakukan pembinaan bagi para pegawai mereka, sebenarnya itu lebih bagus," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Mei 2021.
Ade mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pendapatnya terkait TWK pegawai KPK. Tes tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi internal KPK.
Dia juga meminta KPK berbenah. Lembaga Antirasuah harus menyiapkan SDM berkualitas, berintegritas, dan profesional.
"Yang penting semuanya melakukan pembinaan dalam satu frame yang sama, yang tujuannya untuk kinerja yang lebih baik. Yang itu diharapkan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi," ungkap dia.
Menurut dia, proses tersebut sudah disosialisasikan pimpinan KPK. Semua pihak seharusnya mengikuti aturan yang ada.
Dia khawatir polemik ketidaklulusan 75 pegawai KPK memunculkan anggapan negatif. Di antaranya, memberikan kebijakan khusus kepada yang tak lulus.
"Kok yang tidak lulus ada semacam pembelaan. Kan bisa menjadi tidak adil, susah lagi," sebut dia.
Baca: KSP: Alih Status Pegawai Jadi ASN Bukan Pelemahan KPK
Politikus PPP itu meminta semua pihak berjiwa besar menerima hasil TWK. "Harus melihatnya untuk kepentingan bersama, semua harus menerima keputusan," ujar dia.
Dia juga menilai pandangan 73 guru besar yang menganggap TWK tidak memiliki landasan hukum bagian dari dialektika. Setiap orang memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda terhadap suatu hal.
"Kita enggak usah terlalu genitlah untuk ikut mengomentari terhadap apa yang sebenarnya kita tidak tahu persis yang terjadi dan tidak memahami suasana kebatinan dan alurnya," kata dia.
Jakarta: Semua pihak diminta menyudahi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korups (
KPK). Tes tersebut itu dinilai sebagai filter memastikan sumber daya manusia (
SDM) yang bekerja di KPK satu tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kita serahkan semua ke internal KPK melakukan pembinaan bagi para pegawai mereka, sebenarnya itu lebih bagus," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Mei 2021.
Ade mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pendapatnya terkait TWK pegawai KPK. Tes tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi internal KPK.
Dia juga meminta KPK berbenah. Lembaga Antirasuah harus menyiapkan SDM berkualitas, berintegritas, dan profesional.
"Yang penting semuanya melakukan pembinaan dalam satu frame yang sama, yang tujuannya untuk kinerja yang lebih baik. Yang itu diharapkan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi," ungkap dia.
Menurut dia, proses tersebut sudah disosialisasikan pimpinan KPK. Semua pihak seharusnya mengikuti aturan yang ada.
Dia khawatir polemik ketidaklulusan 75 pegawai KPK memunculkan anggapan negatif. Di antaranya, memberikan kebijakan khusus kepada yang tak lulus.
"Kok yang tidak lulus ada semacam pembelaan. Kan bisa menjadi tidak adil, susah lagi," sebut dia.
Baca: KSP: Alih Status Pegawai Jadi ASN Bukan Pelemahan KPK
Politikus PPP itu meminta semua pihak berjiwa besar menerima hasil TWK. "Harus melihatnya untuk kepentingan bersama, semua harus menerima keputusan," ujar dia.
Dia juga menilai pandangan 73 guru besar yang menganggap TWK tidak memiliki landasan hukum bagian dari dialektika. Setiap orang memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda terhadap suatu hal.
"Kita enggak usah terlalu genitlah untuk ikut mengomentari terhadap apa yang sebenarnya kita tidak tahu persis yang terjadi dan tidak memahami suasana kebatinan dan alurnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
