Jakarta: Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan untuk melemahkan. Sebaliknya, ia menyebut alih status ini untuk memaksimalkan kinerja pegawai KPK.
"Arahan Presiden (Joko Widodo) terkait alih status pegawai KPK sebagai ASN menegaskan komitmen pemerintah menjaga KPK agar bekerja maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu, 26 Mei 2021.
Menurut dia, sejak awal Presiden Jokowi ingin KPK memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik. Pemerintah berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi.
Baca: Legislator Menilai ASN di KPK Perlu Memiliki Wawasan Kebangsaan
"Karena itulah proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis," ujar dia.
Moeldoko menyampaikan alih status ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal ini juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.
"Presiden mengingatkan bahwa alih status kepegawaian harus tetap memegang prinsip tidak boleh merugikan hak pegawai KPK," ujar Moeldoko.
Jokowi, kata dia, menyerahkan mekanisme alih status kepada pimpinan dan sekretaris jenderal (sekjen) KPK serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga turut tangan.
Jakarta: Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menjadi aparatur sipil negara (
ASN) bukan untuk melemahkan. Sebaliknya, ia menyebut alih status ini untuk memaksimalkan kinerja pegawai KPK.
"Arahan Presiden (Joko Widodo) terkait alih status pegawai KPK sebagai ASN menegaskan komitmen pemerintah menjaga KPK agar bekerja maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu, 26 Mei 2021.
Menurut dia, sejak awal Presiden Jokowi ingin KPK memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik. Pemerintah berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi.
Baca:
Legislator Menilai ASN di KPK Perlu Memiliki Wawasan Kebangsaan
"Karena itulah proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis," ujar dia.
Moeldoko menyampaikan alih status ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal ini juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.
"Presiden mengingatkan bahwa alih status kepegawaian harus tetap memegang prinsip tidak boleh merugikan hak pegawai KPK," ujar Moeldoko.
Jokowi, kata dia, menyerahkan mekanisme alih status kepada pimpinan dan sekretaris jenderal (sekjen) KPK serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga turut tangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
