Kesepakatan Pembentukan Lembaga Independen Pengawas Data Pribadi Diprotes

Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) kecewa dengan pemerintah. Kekecewaan terkait kesepakatan pembentukan lembaga independen pengawas penggunaan data pribadi. "Panja Pemerintah yang dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo) Semuel Abrijani, tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya," kata Ketua Panja RUU PDP Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juli 2021. Baca: RUU Perlindungan Data Pribadi Terancam Gagal Disahkan   Menurut dia, sebelumnya Panja Komisi I dan pemerintah telah menyepakati pembentukan lembaga pegawas penggunaan data pribadi. Lembaga tersebut bertanggung jawab penuh terhadap presiden dan berada di luar lembaga pemerintah. "Panja pemerintah justru mengajukan konsep Lembaga yang berada di bawah Kemenkominfo," ungkap dia. Komisi I pun melakukan rapat konsinyering pada 30 Juni 2021. Diharapkan perbedaan tersebut bisa diatasi. Namun, upaya tersebut gagal dan pembahasan RUU PDP kembali deadlock. Selain itu, Abdul menyampaikan Komisi I kukuh terhadap pembentukan lembaga pengawas independen tersebut. Sebab, hal itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. "Panja Komisi I DPR RI ingin memastikan keberadaan lembaga pengawas yang independen, bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang juga akan mengawasi badan publik dan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan aspirasi publik dan masukan dari para pakar," ujar dia.