RUU Perlindungan Data Pribadi Terancam Gagal Disahkan

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) terancam gagal disahkan pada masa sidang DPR saat ini. Pasalnya, Komisi I dan pemerintah belum mencapai kata sepakat terkait lembaga pengawas penggunaan data pribadi. "Kalau dalam masa sidang ini kelihatannya tidak akan selesai," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP dari Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juli 2021. Wakil Ketua Komisi I DPR itu menilai pembentukan lembaga ini sebagai salah satu kunci RUU PDP. Pasalnya, 228 dari 371 daftar inventaris masalah (DIM) RUU PDP berkaitan pembentukan lembaga itu. Jika tidak ada perbedaan pandangan, pembahasan RUU PDP bisa selesai sepekan.  Baca: Badan Pengawas Penggunaan Data Pribadi Seharusnya Berada di Luar Pemerintah "Awalnya kami optimistis akhir masa sidang ini selesai (RUU PDP disahkan). Tapi karena deadlock ya tentunya kita agak kesulitan," sebut dia. Eks Ketua Komisi I itu menunggu sikap pemerintah terkait pembentukan lembaga tersebut. Pemerintah diharap bisa satu pandangan dengan Komisi I terkait pembentukan lembaga pengawas tersebut. "Siapa tahu ada niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan," ujar dia.