Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Amerika Serikat dan Myanmar Disebut Contoh Ekstrem Demokrasi

Nasional politik demokrasi Pilpres AS 2020
Fachri Audhia Hafiez • 12 Februari 2021 17:21
Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai Amerika Serikat (AS) dan Myanmar sebagai negara yang ekstrem dalam menerapkan demokrasi. Dia mencontohkan sikap eks Presiden Donald Trump ketika memimpin serta saat pemilihan presiden (pilpres) AS.
 
"Awalnya, orang bertanya-tanya, apakah sistem demokrasi di Amerika bisa dijadikan model dan terus berlanjut. Kita lihat juga bagaimana eks Donald Trump menyelenggarakan kekuasaan selama masa baktinya, juga sikap, dan perilakunya ketika maju untuk pilpres," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Februari 2021.
 
Menurut Agus, warga AS menghadapi keprihatinan dan berusaha mengembalikan demokrasi di jalur yang semestinya. Demokrasi AS tercoreng ketika peristiwa Capitol Hill pada 6 Januari 2021 oleh pengikut Trump yang tak menerima kekalahan jagoannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pilpres AS memenangkan Joe Biden. Sementara massa berani bergerak karena diduga terprovokasi pidato Trump yang tak kunjung mengakui kekalahan dan menuding Pilpres AS 2020 penuh kecurangan.
 
"Maka di sini kita melihat bagaimana pentingnya kita percaya pada demokrasi dan selalu berusaha apa yang kita lakukan tetap berada dalam rambu demokrasi," ujar Agus.
 
Contoh kedua, yakni kudeta militer di Myanmar. Agus menyingung alasan militer kekuasaan yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dalam pemilu melalui cara tidak sah.
 
Baca: Gubernur Lemhannas Singgung Maraknya Dinasti Politik pada Pilkada 2020
 
Situasi itu mendapat kritik dunia. Termasuk kritik didapat dari negara-negara yang tadinya menjadi sandaran Myanmar, yaitu Tiongkok.
 
"Kalaupun (Tiongkok) menggunakan Hak veto di PBB, kalau ada perkembangan demokrasi, saya rasa itu bukan cerminan Tiongkok untuk menyetujui junta, akan tetapi lebih menjaga manuver perimbangan tata global," ujar Agus.
 
Menurut Agus, pengerahan militer bukan hal yang dilarang. Mestinya dikedepankan prosedur dan pengerahan militer untuk legalitas dan konstitusionalitasnya.
 
"Karena pengerahan militer dalam bidang apa pun pasti ada lembaga fungsional yang tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata Agus.
 
Di sisi lain, kata Agus, demokrasi telah menjadi pilihan strategis rakyat Indonesia sejak reformasi. Walaupun disadari bahwa demokrasi mengandung banyak kelemahan, namun tetap menjadi sistem terbaik di antara sistem yang ada.
 
"Untuk menegakkan kaidah kedaulatan kerakyatan, belum ada ditemukan sistem yang lebih baik dari demokrasi," tegas Agus.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif