Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Gubernur Lemhannas Singgung Maraknya Dinasti Politik pada Pilkada 2020

Fachri Audhia Hafiez • 12 Februari 2021 13:00
Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dinilai terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Dia menilai fenomena ini akan menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
 
"Menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Februari 2021.
 
Menurut Agus, fenomena tersebut akan menciptakan rekrutmen politik yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua warga negaranya untuk berpartisipasi langsung dalam setiap kontestasi politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus juga menyoroti fenomena politik uang yang masih terjadi pada Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada 2020.
 
Dia menegaskan politik uang hanya merusak budaya demokrasi Indonesia. Sebab, politik ditentukan oleh sebuah transaksional.
 
"Masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subjektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang," ujar Agus.
 
Baca: Penundaan Revisi UU Pemilu Tidak Ada Kaitannya dengan Gibran atau Anies
 
Pilkada 2020 juga diwarnai pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN). Menurut Agus, profesionalisme tidak lagi menjadi penentu ASN, tetapi lebih pada kedekatan personal terhadap pejabat.
 
Sejumlah permasalahan itu dinilai perlu pembenahan dalam sistem demokrasi. Termasuk menguatkan kesan ideologis partai politik yang tidak hanya sekadar mampu menyalurkan aspirasi publik.
 
"Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya," ucap Agus.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif