Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani. Medcom.id/Zakaria Habib
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani. Medcom.id/Zakaria Habib

Masyarakat Diminta Tidak Lagi Demonstrasi Menolak UU Ciptaker

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 10 Oktober 2020 19:52
Jakarta: Masyarakat diminta tidak lagi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Mereka disarankan menempuh jalur lain jika masih tidak puas terhadap aturan sapu jagat sektor investasi tersebut.
 
"Bukan unjuk rasa yang diikuti tindakan anarkis dan perusakan terhadap fasilitas umum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani kepada Medcom.id, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Wakil Ketua MPR itu meminta tokoh masyarakat, buruh, dan pihak lainnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menyampaikan sikapnya terhadap penolakan UU Ciptaker.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bahwa jalan selanjutnya terkait penolakan terhadap isi UU Ciptaker yang ditempuh dengan jalan-jalan hukum," ujar dia.
 
Baca: Pemerintah Diminta Menyelaraskan UU Ciptaker dengan Baik
 
Ada dua mekanisme yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak menerima UU Ciptaker. Pertama, mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Silakan, itu hak hukum warga negara yang dirugikan," ungkap dia.
 
Kedua, masyarakat bisa mengawasi proses penyusunan payung hukum UU Ciptaker. Pemerintah diminta membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal proses pembahasan aturan teknis UU Ciptaker tersebut.
 
"Buka ruang konsultasi publik yang luas dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan," ujar dia.
 
Pemerintah masih memberi ruang kepada pihak yang tidak puas dengan hasil produk legislasi. Jokowi meminta pihak yang menolak UU Ciptaker menempuh uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," kata Jokowi dalam konferensi pers rapat terbatas (ratas) melalui YouTube Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jumat, 9 Oktober 2020.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif