Publik Diberi Ruang dalam Penyusunan Aturan Turunan UU Ciptaker

Jakarta: Pemerintah akan memberikan ruang kepada masyarakat dalam penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu agar aturan turunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Keterlibatan masyarakat ini terlihat dari anggota tim penyusun aturan turunan UU Ciptaer. Tim penyusun terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. "Mereka semua bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," ungkapnya. Baca: Pemerintah Langsung Tancap Gas Susun Aturan Turunan UU Ciptaker Sekjen DPR Indra Iskandar menyerahkan langsung draf Omnibus Law ke Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Draf tersebut akan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Draf setebal 812 halaman itu sudah rampung diperbaiki. Total UU Ciptaker mengalami lima kali perubahan sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 5 Oktober 2020 Perubahan mengacu pada jumlah halamannya, yaitu ada draf yang berisikan 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.