Ketua Fraksi NasDem Roberth Rouw di Kompleks Parlemen. Foto: Dok. DPR
Ketua Fraksi NasDem Roberth Rouw di Kompleks Parlemen. Foto: Dok. DPR

NasDem Dukung Sikap Abstain Pemerintah di Sidang Umum Dewan Keamanan PBB

Anggi Tondi Martaon • 15 April 2022 02:14
Jakarta: Fraksi NasDem mendukung sikap pemerintah yang abstain dalam Sidang Umum (SU) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang yang dipimpin Amerika Serikat itu ingin mengeluarkan Rusia dari dari Dewan Hak Asasi (HAM) PBB.
 
"Mendukung sikap pemerintahan Indonesia yang melakukan sikap abstain di SU Dewan Keamanan PBB terkait masalah Ukraina," kata Ketua Fraksi NasDem Roberth Rouw di Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
 
Sebelumnya, Majelis Umum PBB melakukan voting untuk memilih menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Indonesia mengambil sikap abstain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Indonesia tak sendirian. Ada 58 negara lainnya yang mengambil sikap abstain.
 
Sedangkan 93 suara mendukung mengeluarkan Rusia dari anggota Dewan HAM PBB. Sedangkan 24 negara menolak usulan tersebut.
 
Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Nasir, menjelaskan alasan Tanah Air memilih abstain. Dalam explanation of vote, Indonesia menegaskan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan.
 
“Oleh karena itu Independent International Commission of Inquiry (Komisi Penyelidikan Independen Internasional) yang telah dibentuk Dewan HAM di Jenewa, melalui Resolusi 49/1 -,pada 4 April 2022 lalu,- harus didukung dan diberi akses untuk dapat melaksanakan mandatnya,” kata Dubes Arrmanatha Nasir kepada Medcom.id, Jumat 8 April 2022.
 
Baca: Presiden Jokowi Dipercaya Sekjen PBB Jadi Anggota Advokasi Atasi Krisis Pangan
 
Menurut Dubes Arrmanatha, Independent International Commission of Inquiry ini perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara objektif dan transparan. Serta melaporkan hasil temuannya.
 
Mantan Dubes RI untuk Prancis itu mengatakan, Majelis Umum PBB perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada. Dia menegaskan Majelis Umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat merusak kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat.
 
“Tapi intinya adalah proses investigasi baru mulai dilakukan dan belum ada hasil yang disampaikan oleh Dewan HAM,” tegas Dubes Arrmanatha.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif