UU TPKS Bukti Perjuangan DPR Terus Menghidupkan Semangat Kartini

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat Paripurna, Selasa, 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS sebagai wujud perjuangan panjang dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia, termasuk esensi dari perayaan hari kartini. "Karena Kartini itu, dia berjuang untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum perempuan, sama halnya ini kan bicara tentang pencerahan, kesadaran baru, sama halnya di momentum Kartini ini, kita merasakan bahwa UU TPKS ini sebagai sebuah bagian dari perjuangan perempuan untuk terus menghidupkan semangat Kartini di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, kepada wartawan, Sabtu, 16 April 2022. Diah berharap ada peningkatan pelayanan yang dihadirkan pemerintah untuk memberi rasa keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Baik lewat pendidikan, pencegahan, atau pemantauan. "Orang sekarang jadi lebih hati-hati, mungkin dalam bertindak, dalam berlaku khususnya kaum perempuan," kata Diah. Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan dalam proses pembahasan RUU TPKS yang luar biasa itu, lahir kesadaran publik atas persoalan seksualitas yang dulunya dianggap masalah memalukan. "Terkadang itu dianggapnya, misalnya ada perempuan mengalami tindak perkosaan, pertama kali yang dilakukan pasti diam karena malu. Banyak juga kan pasti teman-teman media juga mengangkat banyak kasus sampai bunuh diri atau mungkin kita enggak tahu ada juga mungkin yang sampai gila, karena mungkin dia menahan beban itu sendiri," ucap dia. Baca: DPR: Pengesahan RUU TPKS Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini Menurut Diah, selain membangun kesadaran publik, UU TPKS ini mengubah kultur yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Salah satunya, keterbukaan untuk melaporkan peristiwa itu. Tindak kekerasan seksual merupakan satu hal yang baru dari undang-undang, khususnya pendekatan hukum yang berbeda. "Selama ini kekerasan seksual dilihatnya sebagai persoalan kesusilaan, jarang dilihat sebagai persoalan tindak pidana. Pendekatan hukum yang berbeda ini juga menarik menurut saya dalam kerangka hukum yang pendekatannya berbeda dengan KUHP. Di KUHP masih ada tetap pasal-pasal yang dibahas dalam kerangka kesusilaan, ini yang yang menarik," ujarnya.     Ketua DPR Puan Mahari sebelumnya mengatakan darurat kekerasan seksual adalah sinyal Indonesia harus memiliki payung hukum yang pro korban dan sistematis dalam penanganan kekerasan seksual. Tak hanya penindakan tetapi juga perlindungan hingga pemulihan korban. Tanpa peran masyarakat sipil, UU TPKS tak akan mulus melewati proses politik di Senayan. "UU TPKS bisa terwujud atas upaya bersama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil yang terus menggaungkan, menyumbang ide, dan pemikiran," kata Puan. Dalam prosesnya, Puan mengaku berkali-kali menerima audiensi perwakilan organisasi masyarakat, pakar dari perguruan tinggi, mahasiswa, pegiat media sosial, hingga perwakilan masyarakat lintas profesi yang concern terhadap UU TPKS. "Sekalipun banyak korban kekerasan seksual datang dari kaum perempuan, tapi saya tahu betul banyak sekali kalangan laki-laki yang ikut memperjuangkan UU TPKS. Semua pihak terus berpartisipasi," ujarnya. Dia mengingatkan agar UU TPKS yang baru disahkan harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. "Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini," kata Puan. Secara khusus, Puan juga menyinggung soal fungsi legislasi yang telah dilakukan dewan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini. Dia menyebut semangat pembentukan Undang-Undang TPKS untuk memberikan perlindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat, dan komprehensif.   "Kehadiran undang-undang ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual," tegas dia.