Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Pembahasan RUU PKS Diusulkan Melalui Baleg atau Pansus

Nasional antikekerasan seksual
Anggi Tondi Martaon • 09 Maret 2020 18:30
Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diusulkan melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR atau panitia khusus (Pansus). Karena regulasi tersebut tak hanya menyinggung sektor perempuan.
 
"Kita mendorong agar pembahasan RUU ini bisa dilakukan di panja Baleg atau pansus, bukan hanya di Komisi VIII," kata Ketua DPP NasDem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari kepada Medcom.id, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
 
Taufik mengatakan RUU PKS bersifat lintas sektoral. Ada tiga komisi yang terlibat dalam pembahasannya, yakni Komisi VIII, Komisi III, dan Komisi IX.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Biar bisa lebih komprehensif maka harapan kita bisa dibahas di Baleg atau pansus," ungkap dia.
 
NasDem, terang dia, membutuhkan dukungan dari fraksi lain bila harus membentuk pansus untuk membahas RUU PKS. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), pansus harus diusulkan dua fraksi dan ditandatangani 25 anggota DPR.
 
Anggota Baleg DPR itu menyampaikan NasDem akan coba mencari dukungan ke fraksi lain di DPR untuk membentuk pansus RUU PKS. "Mudah-mudahan fraksi lain bisa memberikan dukunganya," ujar dia.
 
Baca:RUU Anti Propaganda Penyimpangan Seksual Masuk Prolegnas
 
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadizily mendukung pembahasan RUU PKS melalui Pansus. Menurut dia, isu yang dibahas dalam aturan tersebut tidak hanya domain komisi bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
 
"Kita tahu bahwa bukan hanya dari aspek pencegahan kekerasan seksual tapi juga aspek pemidanaannya ada di situ. Dan itu domainya Komisi III," kata Ace.
 
Ketua DPP Partai Golkar itu menyerahkan keputusan pembahasan RUU PKS ke pimpinan DPR. Sebab, penentuan pembahasan akan dilakukan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
 
"Kalau prinsipnya memang penugasan dibuat pansus kami (Komisi VIII) setuju saja," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif