Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pemerintah Tutup Pintu untuk Eks ISIS

Nasional isis WNI Gabung ISIS
Fachri Audhia Hafiez • 09 Februari 2020 13:57
Jakarta: Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Pintu masuk untuk kembali ke Indonesia dipastikan tertutup rapat.
 
"Saya mau kasih tahu, per hari ini Insyallah pintu-pintu, ruang-ruang yang bisa masuk di negeri ini, sejengkal apapun mereka tidak bisa lewati. Jangan ragu, ini pernyataan saya resmi," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Februari 2020.
 
Langkah ini diambil lantaran banyak masyarakat yang khawatir dengan rencana pemulangan eks ISIS. Mereka ditakutkan membawa paham radikal ke Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ngabalin menilai langkah ini juga sebagai bentuk keberanian pemerintah dalam bersikap. "Karena itu yakinlah dengan begitu pemerintah tahu, negara tahu di mana ada titik-titik orang ini semua. Bahwa untuk melakukan profiling itu," ujar Ngabalin.
 
Pemerintah Tutup Pintu untuk Eks ISIS
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan menolak memulangkan 600 WNI eks ISIS. Pertimbangannya, keselamatan negara dan keamanan rakyat Indonesia. Apalagi, sebagian mereka kombatan dan terang-terangan menolak ideologi Pancasila.
 
Namun, Jokowi mengaku tak ingin memutuskan ini secara sepihak. Dia akan meminta masukan dari jajarannya untuk menentukan nasib para WNI eks kombatan ISIS.
 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menggodok draf pemulangan eks ISIS. Rencana pemulangan eks ISIS baru diputuskan sekitar Mei atau Juni 2020.
 
Tim yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius itu bakal menganalisis pro dan kontra setiap keputusan.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif