Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan pembahasan pemulangan 600 WNI eks ISIS di Suriah segera diputuskan. Pemerintah mengkaji berbagai pertimbangan.
"Pak presiden sifatnya menolak, tapi saya kira dalam waktu dekat (diputuskan) yang soal akan segera dipulangkan," kata Donny saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.
Presiden Jokowi sendiri menegaskan menolak memulangkan 600 WNI eks ISIS. Pertimbangannya, keselamatan negara dan keamanan rakyat Indonesia. Apalagi, sebagain mereka kombatan, dan terang-terangan menolak ideologi Pancasila.
"Tapi tentu saja, ada proses untuk memutuskan," imbuh dia.
Status kewarganegaraan WNI di sana pun dibahas. Termasuk apakah ISIS bisa dikategorikan sebagai sebuah negara yang memiliki sistem kewarganegaraan yang resmi.
"ISIS adalah suatu imajinasi tentang suatu negara," terang dia.
Banyak pertimbangan terkait untuk memulangkan atau tidak. Namun, sekali lagi, prioritas Jokowi adalah menjaga keamanan nasional.
"Jangan sampai ketika mereka kembali lalu mereka nanti akan menyebarkan paham radikal, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keamanan nasional kita," tambah dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLGMAqK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan pembahasan pemulangan 600
WNI eks ISIS di Suriah segera diputuskan. Pemerintah mengkaji berbagai pertimbangan.
"Pak presiden sifatnya menolak, tapi saya kira dalam waktu dekat (diputuskan) yang soal akan segera dipulangkan," kata Donny saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.
Presiden Jokowi sendiri menegaskan menolak memulangkan 600 WNI eks ISIS. Pertimbangannya, keselamatan negara dan keamanan rakyat Indonesia. Apalagi, sebagain mereka kombatan, dan terang-terangan menolak ideologi Pancasila.
"Tapi tentu saja, ada proses untuk memutuskan," imbuh dia.
Status kewarganegaraan WNI di sana pun dibahas. Termasuk apakah ISIS bisa dikategorikan sebagai sebuah negara yang memiliki sistem kewarganegaraan yang resmi.
"ISIS adalah suatu imajinasi tentang suatu negara," terang dia.
Banyak pertimbangan terkait untuk memulangkan atau tidak. Namun, sekali lagi, prioritas Jokowi adalah menjaga keamanan nasional.
"Jangan sampai ketika mereka kembali lalu mereka nanti akan menyebarkan paham radikal, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keamanan nasional kita," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
