Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pemerintah menganggarkan Rp90,45 miliar hanya untuk influencer. Ia mengatakan anggaran merupakan dana kehumasan yang salah satunya bekerja sama dengan influencer.
"Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau apa. Itu kan enggak semua influencer," kata Donny di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Menurut dia, anggaran sebanyak itu tak mungkin diberikan kepada tokoh publik. Pemerintah memilah siapa saja yang cocok diajak bekerja sama.
"Yang memang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," ungkap dia.
Donny menyebut tak ada yang salah dalam bekerja sama dengan influencer. Dengan catatan, influencer itu tak memberikan dampak buruk kepada masyarakat.
"Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik jadi tidak baik. Toh mereka berbicara apa adanya," jelas Donny.
Ia menganggap wajar ada masyarakat yang tidak suka dengan konten yang disampaikan influencer tersebut. Pasalnya, tak semua orang mampu menguasai ruang publik.
"Ketika orang menyampaikan pesan pemerintah, pasti akan ada yang mengkritik, menggugat, biasa kan. Tidak mungkin kemudian mereka dominan," ujar dia.
Baca: ICW Khawatir Influencer Jadi Jalan Pintas Muluskan Kebijakan Pemerintah
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran pemerintah pusat yang melibatkan aktivitas influencer. Total anggaran Rp90,45 miliar itu terhimpun dalam kurun waktu 2017-2020.
"Untuk influencer jumlah paket pengadaannya ada 40 dengan nilai paket pengadaan Rp90,45 miliar," kata peneliti ICW Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi virtual bertajuk 'Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?' Kamis, 20 Agustus 2020.
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pemerintah menganggarkan Rp90,45 miliar hanya untuk
influencer. Ia mengatakan anggaran merupakan dana kehumasan yang salah satunya bekerja sama dengan
influencer.
"Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau apa. Itu kan enggak semua
influencer," kata Donny di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Menurut dia, anggaran sebanyak itu tak mungkin diberikan kepada tokoh publik. Pemerintah memilah siapa saja yang cocok diajak bekerja sama.
"Yang memang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," ungkap dia.
Donny menyebut tak ada yang salah dalam bekerja sama dengan
influencer. Dengan catatan,
influencer itu tak memberikan dampak buruk kepada masyarakat.
"Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik jadi tidak baik. Toh mereka berbicara apa adanya," jelas Donny.
