Jakarta: Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai pemerintah telah membohongi publik dengan melantik Komjen M. Iriawan sebagai Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Jawa Barat. Padahal, saat polemik mencuat, penunjukkan perwira tinggi Polri aktif sebagai pejabat gubernur urung dilakukan.
"Ketika polemik beberapa bulan lalu, Pak Wiranto, Kapolri juga setuju tidak jadi atau ditolak Pj gubernur dari polisi, sudah bagus," kata Riza saat dihubungi wartawan, Senin, 18 Juni 2018.
Polemik penunjukkan perwira tinggi Polri aktif dikhawatirkan mengganggu netralitas pilkada. Pemerintah pun sepakat rencana Kemendagri ditangguhkan. Namun, faktanya kini Iriawan dilantik.
"Ini pemerintah berarti membohongi publik. Berarti yang selama ini enggak ada apa-apa justru ada apa-apa," tandas Riza.
(Baca juga: Pelantikan M. Iriawan Dinilai Mencederai Kredibilitas Pemerintah)
Iriawan sejatinya sudah mendapat jabatan baru di Lemhanas dan kenaikan pangkat. Namun, Kemendagri tetap memaksakan yang bersangkutan mengemban jabatan sipil.
"Seharusnya pemerintah, presiden, lebih sensitif, lebih hati-hati menyikapi masalah yang ada di masyarakat. Kami jadi curiga kelihatan sekali ada perencanaan, ada rekayasa, ada maksud tertentu," pungkas dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Penanggung Jawab Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi Gubernur diisi Pelaksana Harian Sekda Jabar Iwa Karniwa.
Iriawan akan mengisi jabatan Ahmad Heryawan, yang memasuki akhir masa jabatan. Saat melantik jenderal bintang tiga itu, politikus PDI Perjuangan itu, percaya Iriawan bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.
(Baca juga: Iriawan tak Boleh Terlibat Pengamanan Pilkada)
Jakarta: Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai pemerintah telah membohongi publik dengan melantik Komjen M. Iriawan sebagai Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Jawa Barat. Padahal, saat polemik mencuat, penunjukkan perwira tinggi Polri aktif sebagai pejabat gubernur urung dilakukan.
"Ketika polemik beberapa bulan lalu, Pak Wiranto, Kapolri juga setuju tidak jadi atau ditolak Pj gubernur dari polisi, sudah bagus," kata Riza saat dihubungi wartawan, Senin, 18 Juni 2018.
Polemik penunjukkan perwira tinggi Polri aktif dikhawatirkan mengganggu netralitas pilkada. Pemerintah pun sepakat rencana Kemendagri ditangguhkan. Namun, faktanya kini Iriawan dilantik.
"Ini pemerintah berarti membohongi publik. Berarti yang selama ini enggak ada apa-apa justru ada apa-apa," tandas Riza.
(Baca juga:
Pelantikan M. Iriawan Dinilai Mencederai Kredibilitas Pemerintah)
Iriawan sejatinya sudah mendapat jabatan baru di Lemhanas dan kenaikan pangkat. Namun, Kemendagri tetap memaksakan yang bersangkutan mengemban jabatan sipil.
"Seharusnya pemerintah, presiden, lebih sensitif, lebih hati-hati menyikapi masalah yang ada di masyarakat. Kami jadi curiga kelihatan sekali ada perencanaan, ada rekayasa, ada maksud tertentu," pungkas dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Penanggung Jawab Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi Gubernur diisi Pelaksana Harian Sekda Jabar Iwa Karniwa.
Iriawan akan mengisi jabatan Ahmad Heryawan, yang memasuki akhir masa jabatan. Saat melantik jenderal bintang tiga itu, politikus PDI Perjuangan itu, percaya Iriawan bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.
(Baca juga:
Iriawan tak Boleh Terlibat Pengamanan Pilkada)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
