Bandung: Mendagri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M. Iriawan soal Pilkada 27 Juni 2018. Mendagri meminta Iriawan tak ikut campur soal pengamanan pilkada di Jabar.
"Kalau urusan pilkada, kan sudah ada Kepolisian, KPU, dan Bawaslu," kata Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018.
Iriawan, menurut Tjahjo, hanya perlu mendukung pelaksanaan dan pengamanan pilkada, tanpa terlibat langsung. Sebagai orang nomor satu di Pemprov Jabar, ia bisa menyediakan kendaraan bila penyelenggara membutuhkan.
"Selain itu siapkan Satpol PP dan Damkar untuk membantu," terang politikus PDI Perjuangan itu.
Iriawan memiliki tugas penting memastikan pelayanan dan pembangunan di Jabawa berlanjut. Ia harus menyukseskan program strategis infrastruktur dan ekonomi pemerintah pusat.
Tugas Iriawan tak jauh berbeda dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Ia wajib memimpin jalannya pemerintahan dan bersama DPRD membahas anggaran serta memformulasikan peraturan daerah.
"Kalau mau ganti pejabat di lingkungan eselon dua atau satu, harus izin Mendagri. Kalau yang lain sama," kata Tjahjo.
Mendagri sekaligus memastikan tindakan yang diambil sesuai UU. Pelantikan Iriawan pun sudah sesuai aturan. "Kalau melanggar saya dipecat presisden."
Bandung: Mendagri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M. Iriawan soal Pilkada 27 Juni 2018. Mendagri meminta Iriawan tak ikut campur soal pengamanan pilkada di Jabar.
"Kalau urusan pilkada, kan sudah ada Kepolisian, KPU, dan Bawaslu," kata Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018.
Iriawan, menurut Tjahjo, hanya perlu mendukung pelaksanaan dan pengamanan pilkada, tanpa terlibat langsung. Sebagai orang nomor satu di Pemprov Jabar, ia bisa menyediakan kendaraan bila penyelenggara membutuhkan.
"Selain itu siapkan Satpol PP dan Damkar untuk membantu," terang politikus PDI Perjuangan itu.
Iriawan memiliki tugas penting memastikan pelayanan dan pembangunan di Jabawa berlanjut. Ia harus menyukseskan program strategis infrastruktur dan ekonomi pemerintah pusat.
Tugas Iriawan tak jauh berbeda dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Ia wajib memimpin jalannya pemerintahan dan bersama DPRD membahas anggaran serta memformulasikan peraturan daerah.
"Kalau mau ganti pejabat di lingkungan eselon dua atau satu, harus izin Mendagri. Kalau yang lain sama," kata Tjahjo.
Mendagri sekaligus memastikan tindakan yang diambil sesuai UU. Pelantikan Iriawan pun sudah sesuai aturan. "Kalau melanggar saya dipecat presisden."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
