Pemanfaatan Ruang Laut Perlu Perencanaan Matang

Fachri Audhia Hafiez 30 April 2018 19:44 WIB
kemaritiman
Pemanfaatan Ruang Laut Perlu Perencanaan Matang
Diskusi Menyoal Kepastian Hukum dan Perlindungan Nelayan Dalam Pemanfaatan Ruang Laut Teluk Jakarta di KAHMI Center. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Pakar Hukum Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Ruang Laut Universitas Padjadjaran Maret Priyanta menyatakan pemerintah harus patuh pada perencanaan di perairan, seperti pemanfaatan ruang laut. Kebijakan itu perlu didasarkan pada perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Pemanfaatan ruang laut wajib mempunyai izin lokasi perairan, izin lokasi perairan wajib, berdasarkan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang dalam rencana zonasi," kata Maret di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Center, Jalan Turi, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 30 April 2018.

Menurut dia, rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) menjadi dasar perizinan bagi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut. Aturan itu tak boleh dilanggar.


"Berbagai kepentingan pada ruang laut, terkait sumber daya, tidak semata-mata dianggap sebagai masalah. Namun, juga harus dipandang sebagai sebuah peluang. Adanya tumpang tindih kewenangan pada ruang laut harus diarahkan untuk saling memperkuat," tutur Maret.

Sementara itu, wilayah perairan dianggap memiliki masalah kompleks. Kawasan perairan dinilai butuh kepastian hukum melalui perencanaan yang terintegrasi dan memberikan perlindungan bagi nelayan di pesisir.

Konsep perencanaan terintegrasi adalah perencanaan terpadu yang selaras, serasi, dan seimbang antara perencanaan yang disusun di darat dengan perencanaan di perairan (laut). Matra darat dan matra laut masing-masing saat ini diatur dengan peraturan tersendiri.

Baca: Pangarmabar dan KSAL 4 Negara Bahas Peningkatan Kerja Sama

Kawasan darat diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sementara itu, laut diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) merencanakan program ruang darat. Tujuannya untuk bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyusun perencanaan ruang lautnya dalam rencana zonasi (RZ).




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id