Sekjen PAN Eddy Soeparno. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Sekjen PAN Eddy Soeparno. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

PAN Tak Menolak Diajak Gabung Jokowi

Nasional koalisi partai pilpres 2019
Kautsar Widya Prabowo • 28 Juni 2019 16:54
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno tidak akan menolak jika ada ajakan dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk bergabung ke pemerintah. Hal ini mengingat hingga saat ini PAN masih belum menentukan sikap selanjutnya.
 
"(Belum bersikap) sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan kalau diajak. Dengan catatan kalau diajak ya," kata Eddy di kediaman calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Saat ini, PAN tengah menunggu hasil akhir pertemuan partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Sandiaga Uno dalam menentukan nasib koalisi Adil dan Makmur. Setelah itu, hasil pertemuan akan dibahas dalam rapat kerja nasional PAN dalam menentukan sikap politiknya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Atau kita berada di luar tidak menjadi oposisi menjadi penyeimbang atau apa pun, opsinya segala opsi kita kaji," tutur dia.
 
Eddy memastikan terlepas arah politik ke depan, PAN akan bekerja yang terbaik untuk masyarakat. "Ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, itu sama saja mulianya asal kita bisa jalankan agenda kerakyatan yang baik," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dari Prabowo-Sandiaga. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pun sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
 
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2019.
 
Dalam pertimbangannya, MK mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masfi (TSM) dalam Pilpres 2019.
 
MK, salah satunya, menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
 
Baca: Masyarakat Diminta Tak Berdemo saat Penetapan Presiden Terpilih
 
Majelis juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
 
Prabowo menerima keputusan MK. Namun, dia masih mencari celah hukum untuk melawan putusan ini. "Kami akan konsultasi ke tim untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum yang bisa kita tempuh," kata Prabowo.
 
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyerahkan kebenaran hakiki kepada Allah SWT. Dia pun mengundang partai politik di Koalisi Adil dan Makmur untuk bermusyawarah.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif