Pembentukan Pansel KPI Dinilai 'Grasa-grusu'

Jakarta: Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkritisi Komisi I DPR terkait pembentukan panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022. Ombudsman menilai Komisi I terburu-buru.  "Kalau dalam hal ini bersifat grasa-grusu, tidak lengkap," kata Adrianus di kantornya, Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019. Komisi I DPR memandatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat pansel anggota KPI. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi I DPR bertugas memilih calon anggota KPI.  Akibatnya, Ombudsman menemukan sejumlah maladministrasi dalam pembentukan pansel KPI. Salah satunya tidak ada petunjuk teknis (juknis) terkait pemilihan calon anggota KPI. "Apa yang dilakukan tidak beres juga," pungkas dia.  Adrianus berharap Komisi I DPR mengevaluasi kinerja pansel KPI. Dia menyebut dengan tata kelola yang baik, proses dan hasil juga akan baik.  (Baca juga: Pansel KPI Diduga Melanggar Prosedur)