Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia membantah Golkar mengusulkan wacana penambahan masa jabatan presiden. Wacana itu dinilai sikap pribadi Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
"Saya kira itu pernyataan dan sikap pribadi dari Pak Bambang Soesatyo. Karena kami di Partai Golkar tidak pernah membicarakan soal amendemen itu secara khusus apalagi isu baru soal tiga periode presiden itu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Desember 2019.
Golkar mendukung Presiden Joko Widodo yang menolak wacana presiden tiga periode. Sikap Jokowi dinilai menunjukkan sosok yang reformis.
"Dia (Presiden) adalah seorang reformis. Dia tidak mau dilibatkan narasi-narasi membawa Indonesia ke belakang," ujar Doli.
Jokowi meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
Jokowi mengaku ragu amendemen cuma fokus pada pembahasan GBHN. Ia menyadari pembahasan amendemen UUD 1945 akan melebar ke isu lain.
Dugaan itu menjadi kenyataan. Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR.
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," kata Jokowi.
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia membantah Golkar mengusulkan wacana penambahan masa jabatan presiden. Wacana itu dinilai sikap pribadi Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
"Saya kira itu pernyataan dan sikap pribadi dari Pak Bambang Soesatyo. Karena kami di Partai Golkar tidak pernah membicarakan soal amendemen itu secara khusus apalagi isu baru soal tiga periode presiden itu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Desember 2019.
Golkar mendukung Presiden Joko Widodo yang menolak wacana presiden tiga periode. Sikap Jokowi dinilai menunjukkan sosok yang reformis.
"Dia (Presiden) adalah seorang reformis. Dia tidak mau dilibatkan narasi-narasi membawa Indonesia ke belakang," ujar Doli.
Jokowi meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan
amendemen melebar dari tujuan utama yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
Jokowi mengaku ragu amendemen cuma fokus pada pembahasan GBHN. Ia menyadari pembahasan amendemen UUD 1945 akan melebar ke isu lain.
Dugaan itu menjadi kenyataan. Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR.
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
