Jakarta: Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat tidak pernah mengkaji perubahan masa jabatan presiden dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amendemen hanya membicarakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Enggak pernah dibahas," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 November 2019.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pembahasan soal masa jabatan presiden hanya sebatas wacana belaka. Belum ada pihak yang secara formal menyampaikan wacana itu kepadanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai masa jabatan presiden saat ini sudah paling pas. Perpanjangan masa jabatan presiden justru akan meniru pemerintahan era Presiden Soeharto.
"Itu cuma wacana-wacana membahayakan yang tidak produktif. Kembali lagi ke Pak Harto, sampai berapa kali tuh," jelas dia.
Djarot mengatakan yang terpenting presiden dalam 10 tahun masa jabatan maksimal bisa merancang negara lebih baik. Dia tidak ingin pergantian presiden malah merusak rancangan yang sudah ada. Apa yang dikerjakan tidak boleh putus begitu saja.
"Persoalannya apakah yang 10 tahun ini bisa dilanjutkan untuk ke depannya sehingga siapa pun presiden ke depan ini, landasannya sudah ada (GBHN)," ungkap dia.
Jakarta: Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat tidak pernah mengkaji perubahan masa jabatan presiden dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amendemen hanya membicarakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Enggak pernah dibahas," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 November 2019.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pembahasan soal masa jabatan presiden hanya sebatas wacana belaka. Belum ada pihak yang secara formal menyampaikan wacana itu kepadanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai masa jabatan presiden saat ini sudah paling pas. Perpanjangan masa jabatan presiden justru akan meniru pemerintahan era Presiden Soeharto.
"Itu cuma wacana-wacana membahayakan yang tidak produktif. Kembali lagi ke Pak Harto, sampai berapa kali tuh," jelas dia.
Djarot mengatakan yang terpenting presiden dalam 10 tahun
masa jabatan maksimal bisa merancang negara lebih baik. Dia tidak ingin pergantian presiden malah merusak rancangan yang sudah ada. Apa yang dikerjakan tidak boleh putus begitu saja.
"Persoalannya apakah yang 10 tahun ini bisa dilanjutkan untuk ke depannya sehingga siapa pun presiden ke depan ini, landasannya sudah ada (GBHN)," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
