KPU Minta Dukungan Pemda Buat Pendataan Pemilu di Wilayah Bencana

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan butuh kerja sama dengan pemerintah daerah terkait pengumpulan data pemilih di wilayah terdampak bencana. Ini penting agar pendataan lebih akurat.
 
"KPU kan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena data dari pusat itu setelah ada peristiwa," ungkap Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Minggu, 4 Desember 2022. 
 
Hasyim menegaskan yang paling penting ialah bagaimana caranya agar para warga yang terdampak bencana itu terlacak. Sehingga, haknya untuk memilih bisa terpenuhi.
"Warga kita dari lokasi bencana itu direlokasi atau ditampung di pengungsian di mana, ini harus kita lacak," ujar dia.
 

Baca: Pemilu Digelar Serentak, Bawaslu: Jadi Tantangan Besar

Ia mengatakan kalau memang warga korban bencana tidak bisa dilayani di daerah tempat domisili sesuai KTP, maka dilayani di daerah penampungan atau pengungsian.
 
Hasyim mengemukakan penting bagi KPU untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah atau BPBD lantaran lembaga tersebut yang menangani pengungsian warga terdampak bencana.
 
Di sisi lain, Hasyim mengatakan perlu dirumuskan strategi dalam menarik perhatian masyarakat agar tidak hanya fokus pada pemilihan presiden (pilpres) di Pemilu 2024. Sebab, dalam Pemilu 2024 juga ada pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg).
 
"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 kemarin tarikan isu atau topik kampanye kan lebih banyak sedotannya tuh ke pemilu presiden," ujar Hasyim. 
 
Hasyim menerangkan banyak isu-isu di daerah yang tidak kalah pentingnya dengan pusat. Isu daerah itu dapat diselaraskan dengan janji-janji politik dari calon kepala daerah dan anggota legislatif.