Kasus Dugaan Intimidasi KPU, DKPP Diminta Jamin Keamanan Saksi

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi jaminan untuk para saksi terkait kasus dugaan intimidasi dan kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dibutuhkan jaminan keamanan bagi saksi lantaran sidang keterangan saksi harus diundur hingga 14 Februari 2023. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay menilai jaminan keamanan para saksinya sangat penting agar tidak terjadi lagi upaya menghalang-halangi saksi untuk memberi keterangan. Pasalnya, Hadar menilai dalam sidang Rabu, 8 Februari 2023, ada upaya dari anggota KPU untuk membuat saksinya gagal bersaksi. "Ada upaya-upaya seperti ia (saksi) anggota KPU, maka ia gak boleh harus ada izin, ia PNS itu harus izin, itu tidak bisa. Karena ini persidangan etik. Persidangan di sini adalah persidangan orang ke orang, ini persidangan etik," terang Hadar, Kamis, 9 Februari 2023. Hadar mengemukakan saksinya mendapatkan intimidasi dari rekannya sesama anggota KPU di Sulawesi Utara (Sulut). Intimidasi masif dilakukan di grup aplikasi percakapan. "Saya diperlihatkan dalam grup mereka di-bully mereka habis-habisan, video mereka (barang bukti) itu, di dalam grup di-bully habis-habisan," ungkap Hadar.   Hadar menyebut cara KPU memperlakukan anggotanya yang berseberangan sangat tidak adil dan dianggap sebagai musuh. Hal ini dinilai tak boleh dibiarkan. "Masa kita membiarkan satu lembaga yang sudah diduga rusak ini bisa bertahan terus sampai seperti ini. Di sini lah ingin dicari keadilannya, ingin ditunjukkan jadi seharusnya lembaga ini pun harus melindungi dan memberi ruang," pungkasnya. Sidang soal dugaan kecurangan hasil verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dan intimidasi oleh Komisioner KPU tiba-tiba ditunda. Pantauan Media Indonesia, sidang yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB pagi, tiba-tiba diakhiri oleh ketua hakim Heddy Lugito pada pukul 16.00 WIB, pada Rabu, 8 Februari 2023. Tim kuasa hukum Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu menjelaskan soal adanya dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan KPU pusat, KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut. Kemudian, teradu satu hingga sepuluh masing-masing membantah terkait tuduhan yang diarahkan ke mereka. Namun, sidang tiba-tiba ditunda saat pemohon tinggal melaporkan bukti video dan keterangan saksi. "Ini sudah pukul 4.00, waktunya salat Ashar, kami menyarankan sidang lanjutan pada tanggal 14 Februari," ungkap Heddy dalam sidang yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.