Jakarta: Partai Demokrat heran dengan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus peninjauan kembali (PK) Moeldoko. Jokowi dinilai perlu bersikap tegas guna menjaga muruah kepemimpinannya.
"Pertama, Pak Jokowi apa tidak tahu apa yang dilakukan Moeldoko? Ini jadi pertanyaan besar," kata juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ Minggu, 9 April 2023.
Herzaky mengatakan Moeldoko adalah Kepala Staf Presiden. Posisi itu dinilai paling melekat dengan Jokowi bahkan dibanding para menteri.
"Bisa-bisanya seorang presiden tidak tahu apa yang dilakukan kepala stafnya. Publik akan bertanya," papar dia.
Herzaky menyebut ada pertanyaan kedua, yakni belum ada tindakan tegas terhadap Moeldoko bila Jokowi tahu perbuatan anak buahnya. Jangan sampai Kepala Negara justru menganggap tingkah Moeldoko biasa saja.
"Padahal tindakannya kasar, tidak sesuai aturan, dan tidak pantas. Ini bukan kami yang bicara tapi pengamat dan akademisi. Sangat tidak pantas dan merusak demokrasi," tegas dia.
Menurut Herzaky, seharusnya Jokowi memberi disiplin tegas kepada Moeldoko. Supaya persepsi publik terhadap Kepala Negara tidak luntur.
"Bapak Presiden sudah berupaya sebaik mungkin membangun negeri, tapi bukannya fokus kabinet membangun ke depan, tapi kok ada orang sangat dekat pakai tenaganya untuk begal partai?" ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
PK merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu Moeldoko. Mereka klaim memiliki empat novum baru.
Saksikan diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ di sini
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Partai Demokrat heran dengan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus peninjauan kembali (PK) Moeldoko.
Jokowi dinilai perlu bersikap tegas guna menjaga muruah kepemimpinannya.
"Pertama, Pak Jokowi apa tidak tahu apa yang dilakukan Moeldoko? Ini jadi pertanyaan besar," kata juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi virtual
Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ Minggu, 9 April 2023.
Herzaky mengatakan Moeldoko adalah Kepala Staf Presiden. Posisi itu dinilai paling melekat dengan Jokowi bahkan dibanding para menteri.
"Bisa-bisanya seorang presiden tidak tahu apa yang dilakukan kepala stafnya. Publik akan bertanya," papar dia.
Herzaky menyebut ada pertanyaan kedua, yakni belum ada tindakan tegas terhadap Moeldoko bila Jokowi tahu perbuatan anak buahnya. Jangan sampai Kepala Negara justru menganggap tingkah Moeldoko biasa saja.
"Padahal tindakannya kasar, tidak sesuai aturan, dan tidak pantas. Ini bukan kami yang bicara tapi pengamat dan akademisi. Sangat tidak pantas dan merusak demokrasi," tegas dia.
Menurut Herzaky, seharusnya Jokowi memberi disiplin tegas kepada Moeldoko. Supaya persepsi publik terhadap Kepala Negara tidak luntur.
"Bapak Presiden sudah berupaya sebaik mungkin membangun negeri, tapi bukannya fokus kabinet membangun ke depan, tapi kok ada orang sangat dekat pakai tenaganya untuk begal partai?" ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 3 April 2023.
PK merupakan langkah hukum kesekian yang dilakukan kubu Moeldoko. Mereka klaim memiliki empat novum baru.
Saksikan diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies?’ di sini
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
