Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tidak etis apabila pejabat negara yang menjalankan bisnis pribadi turut andil dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi,” kata AHY dalam pidato Ketum Partai Demokrat ‘Agenda Perubahan & Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik’ di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
AHY menjelaskan jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam wilayah bisnis pejabat negara. Bisnis pejabat semacam ini harus segera dihentikan.
“Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang,” ujar dia.
AHY menerangkan etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance) harus dipatuhi. Para pejabat negara harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
“Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan oleh para pejabat negara,” terang dia.
Dia berharap kekuasaan negara tetap dikontrol agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian. Kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara sesuai prinsip checks and balances dalam sistem presidensial.
“Kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian,” ujar dia.
(Nadia Ayu Soraya)
Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tidak etis apabila
pejabat negara yang menjalankan bisnis pribadi turut andil dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan
bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi,” kata AHY dalam pidato Ketum Partai Demokrat ‘Agenda Perubahan & Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik’ di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
AHY menjelaskan jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam wilayah bisnis pejabat negara. Bisnis pejabat semacam ini harus segera dihentikan.
“Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang,” ujar dia.
AHY menerangkan etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik (
good governance) harus dipatuhi. Para pejabat negara harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
“Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan oleh para pejabat negara,” terang dia.
Dia berharap kekuasaan negara tetap dikontrol agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian. Kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara sesuai prinsip
checks and balances dalam sistem presidensial.
“Kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian,” ujar dia.
(
Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
