Indonesia Harus Menjaga Kebebasan Berdemokrasi
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos.
Jakarta: Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak adanya Perda Syariah dan Perda Injil dinilai bukan pelanggaran atau penistaan agama. Keputusan itu dinilai sebagai sikap politik partai.
 
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, perbedaan sikap dalam demokrasi  merupakan hal yang lumrah.  Langkah yang diambil PSI dinilai sebagai sikap satu partai terhadap rencana kebijakan yang akan dibuat.
 
"Dalam demokrasi seseorang, kelompok ataupun partai punya pendapat politik masing-masing. Apa yang dilakukan PSI khususnya ketumnya (Ketua Umum PSI Grace Natalie) merupakan posisi politik PSI.  Itu hal normal," kata Bonar, Sabtu, 17 November 2018.
 
Menurutnya, kebebasan berdemokrasi Indonesia harus dijaga. Karena setiap perbedaan yang diselesaikan dengan baik bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik.
 
“Perbedaan sikap adalah bagian dari demokrasi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur politik. Bukan dibawa melalui jalur hukum,” katanya.

Baca: PSI Minta Eggi Sudjana Becermin

Terkait langkah politikus PAN Eggi Sudjana yang melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri karena dianggap menistakan agama, Bonar menilai hal itu tidak tepat.
 
"Menginginkan ada Perda Syariah atau tidak, itukan langkah politik. Perjuangkan saja secara politik. Jadi enggak ada relevansinya (ke Bareskrim).  Langkah Eggi Sudjana ini mengada-ada," kata Bonar.
 
Menurut Bonar agama sebaiknya tidak diatur secara norma dalam aturan baku. Sebab, agama telah dirangkul dengan apik sebagai pedoman etis Pancasila.
 
"Walaupun menempatkan agama di posisi yang penting. Indonesia bukan negara agama. Agama dijadikan pedoman etis. Karena itu gugatan Eggi Sudjana tidak berdasar," ujarnya.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id