Jakarta: Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Gerindra lebih cocok tetap berada di jalur oposisi, ketimbang gabung dengan pemerintah. Pasalnya, pemerintah butuh lawan politik.
"Baiknya kubu oposisi dan pemerintah itu tetap dipertahankan. Sebagai bagian demokrasi yang sehat itu tentunya oposisi diperlukan," kata Adi kepada Medcom.id, Senin, 1 Juli 2019.
Adi mengatakan wajah oposisi saat ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Langkah politik Prabowo dan Gerindra selalu berbeda dengan pemerintah. Hal itulah yang sangat mencerminkan oposisi.
"Ketika ada isu Gerindra akan gabung pemerintah ini tentu kabar buruk eksistensi alam demokrasi kita," ujar Adi.
Gerindra pun tidak bisa semaunya mengubah haluan ke pemerintah usai dikalahkan. Setidaknya, mereka harus memikirkan para pendukungnya yang sudah memilih karena perbedaan pemikiran dengan pemerintah.
"Kan enggak lucu selama sepuluh bulan pemilu masyarakat sudah ada tawuran opini dan dibawa terbelah, usai ditetapkan kok tiba-tiba merapat. Kan kasihan rakyatnya," tutur Adi.
Selain Gerindra, Adi pun berharap partai yang ada dalam naungan Koalisi Adil dan Makmur tetap ada dalam sisi oposisi meskipun sudah dibubarkan. Pasalnya, pemilih partai inii cenderung tidak berpihak kepada Presiden Joko Widodo.
Baca: PKB Nilai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Kegemukan
Adi mengatakan jika terlalu banyak partai yang ingin bergabung dengan pemerintah akan menyulitkan. Pemerintah akan kesulitan mengatur banyak orang yang mempunyai gagasan berbeda.
Menurut dia, bergabungnya seluruh partai ke pemerintah akan menghancurkan demokrasi. Setidaknya, dalam demokrasi yang baik, oposisi diperlukan untuk menaungi sebagian suara masyarakat dan mengomentari kinerja pemerintah.
"Kalau terjadi penumpukan dukungan pemerintah akan sulit mengatur begitu banyak kepentingan yang pandangan politiknya berbeda, sulit bangun komunikasi yang seiramanya," jelas dia.
Jakarta: Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Gerindra lebih cocok tetap berada di jalur oposisi, ketimbang gabung dengan pemerintah. Pasalnya, pemerintah butuh lawan politik.
"Baiknya kubu oposisi dan pemerintah itu tetap dipertahankan. Sebagai bagian demokrasi yang sehat itu tentunya oposisi diperlukan," kata Adi kepada
Medcom.id, Senin, 1 Juli 2019.
Adi mengatakan wajah oposisi saat ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Langkah politik Prabowo dan Gerindra selalu berbeda dengan pemerintah. Hal itulah yang sangat mencerminkan oposisi.
"Ketika ada isu Gerindra akan gabung pemerintah ini tentu kabar buruk eksistensi alam demokrasi kita," ujar Adi.
Gerindra pun tidak bisa semaunya mengubah haluan ke pemerintah usai dikalahkan. Setidaknya, mereka harus memikirkan para pendukungnya yang sudah memilih karena perbedaan pemikiran dengan pemerintah.
"Kan enggak lucu selama sepuluh bulan pemilu masyarakat sudah ada tawuran opini dan dibawa terbelah, usai ditetapkan kok tiba-tiba merapat. Kan kasihan rakyatnya," tutur Adi.
Selain Gerindra, Adi pun berharap partai yang ada dalam naungan Koalisi Adil dan Makmur tetap ada dalam sisi oposisi meskipun sudah dibubarkan. Pasalnya, pemilih partai inii cenderung tidak berpihak kepada Presiden Joko Widodo.
Baca: PKB Nilai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Kegemukan
Adi mengatakan jika terlalu banyak partai yang ingin bergabung dengan pemerintah akan menyulitkan. Pemerintah akan kesulitan mengatur banyak orang yang mempunyai gagasan berbeda.
Menurut dia, bergabungnya seluruh partai ke pemerintah akan menghancurkan demokrasi. Setidaknya, dalam demokrasi yang baik, oposisi diperlukan untuk menaungi sebagian suara masyarakat dan mengomentari kinerja pemerintah.
"Kalau terjadi penumpukan dukungan pemerintah akan sulit mengatur begitu banyak kepentingan yang pandangan politiknya berbeda, sulit bangun komunikasi yang seiramanya," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
