Jakarta: Pimpinan DPR Fadli Zon membanding-bandingkan anggaran renovasi Gedung DPR sebilai Rp600 miliar dengan anggaran seminar sebesar Rp1 triliun. Dia mengatakan ada anggaran sebesar Rp1 triliun yang hanya digunakan untuk seminar bersama organisasi internasional.
"Mau mengadakan seminar Rp1 triliun bersama World Bank enggak ada yang mempersoalkan. Kok ini Rp600 miliar dipersoalkan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.
Baca: Menteri Basuki: DPR tak Perlu Bangun Gedung dari Nol
Fadli menjelaskan gedung DPR adalah milik negara yang juga dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Gedung tersebut, kata Fadli, bukan diperuntukkan bagi perseorangan anggota dewan.
"Ini kan kebutuhan staf (DPR). Sementara World Bank dan IMF itu apa gunanya? Itu (anggarannya) di Bali tahun depan bulan Oktober dianggarkan Rp1 triliun," jelas Fadli.
Sementara diketahui pembangunan Gedung DPR sudah ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). DPR lebih disaranakan hanya untuk merenovasi gedung tersebut.
"Tapi, kita belum lihat surat. Itu kan baru ungkapan ungkapan. Kita harus lihat berdasarkan dokumen. Ini persoalan kapasitas tak memadai. Kalau terjadi sesuatu siapa yang mau mempertanggungjawabkan," tegas dia.
Jakarta: Pimpinan DPR Fadli Zon membanding-bandingkan anggaran renovasi Gedung DPR sebilai Rp600 miliar dengan anggaran seminar sebesar Rp1 triliun. Dia mengatakan ada anggaran sebesar Rp1 triliun yang hanya digunakan untuk seminar bersama organisasi internasional.
"Mau mengadakan seminar Rp1 triliun bersama World Bank enggak ada yang mempersoalkan. Kok ini Rp600 miliar dipersoalkan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.
Baca: Menteri Basuki: DPR tak Perlu Bangun Gedung dari Nol
Fadli menjelaskan gedung DPR adalah milik negara yang juga dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Gedung tersebut, kata Fadli, bukan diperuntukkan bagi perseorangan anggota dewan.
"Ini kan kebutuhan staf (DPR). Sementara World Bank dan IMF itu apa gunanya? Itu (anggarannya) di Bali tahun depan bulan Oktober dianggarkan Rp1 triliun," jelas Fadli.
Sementara diketahui pembangunan Gedung DPR sudah ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). DPR lebih disaranakan hanya untuk merenovasi gedung tersebut.
"Tapi, kita belum lihat surat. Itu kan baru ungkapan ungkapan. Kita harus lihat berdasarkan dokumen. Ini persoalan kapasitas tak memadai. Kalau terjadi sesuatu siapa yang mau mempertanggungjawabkan," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
