Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cenderung menolak pembangunan gedung baru DPR. Meski begitu, saat ini pengkajian masih berlangsung.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lebih kerasan jika DPR mengoptimalkan gedung yang ada. Apalagi jika gedung itu masih layak digunakan.
"Enggak (harus bangun dari nol). (Gedung lama) harus digunakan, masa dibuang. Kan masih aman. Makanya dioptimalkan," kata Basuki ditemui saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai NasDem, di Jakarta, Rabu malam, 15 November 2017.
Saat ini, Tim Peneliti dan Pengembangan di Kementerian PUPR tengah mengkaji kelayakan gedung DPR. Evaluasi didasarkan pada tiga pertimbangan, yakni keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
"Sudah dilakukan auditnya, cuma (hasilnya) belum keluar. Kalau sudah keluar nanti saya sampaikan. Pasti ada rekomendasi," kata dia.
Basuki mengatakan, jika ada salah satu poin yang tak terpenuhi, maka pemerintah merekomendasikan untuk perbaikan. Dari segi keamanan, misalnya. Jika liftnya rusak, maka hanya komponen itu yang akan diperbaiki. Atau terkait kenyamanan seperti penambahan toilet. Maka, hanya fasilitas toilet yang diperbaiki.
"Prinsipnya DPR tak perlu membangun dari nol. Kuncinya mengoptimalkan fasilitas yang telah ada," ujar dia.
Baca: Kondisi Gedung DPR Dianggap Sudah tak Layak
Basuki juga menyebut DPR tak bisa melabrak aturan dan memutuskan untuk membangun gedung sendiri meskipun sudah mengantongi izin presiden. Sebab, diperlukan rekomendasi dari Kementerian PUPR.
"Belum, belum bisa (membangun). Kecuali mau bangun sendiri. Tapi kalau gedung negara biasanya rekomendasi dari PU. untuk kepolisian mau bikin, BNN mau bikin, rekomendasi dari PU," tandasnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNx39B8K" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cenderung menolak pembangunan gedung baru DPR. Meski begitu, saat ini pengkajian masih berlangsung.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lebih kerasan jika DPR mengoptimalkan gedung yang ada. Apalagi jika gedung itu masih layak digunakan.
"Enggak (harus bangun dari nol). (Gedung lama) harus digunakan, masa dibuang. Kan masih aman. Makanya dioptimalkan," kata Basuki ditemui saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai NasDem, di Jakarta, Rabu malam, 15 November 2017.
Saat ini, Tim Peneliti dan Pengembangan di Kementerian PUPR tengah mengkaji kelayakan gedung DPR. Evaluasi didasarkan pada tiga pertimbangan, yakni keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
"Sudah dilakukan auditnya, cuma (hasilnya) belum keluar. Kalau sudah keluar nanti saya sampaikan. Pasti ada rekomendasi," kata dia.
Basuki mengatakan, jika ada salah satu poin yang tak terpenuhi, maka pemerintah merekomendasikan untuk perbaikan. Dari segi keamanan, misalnya. Jika liftnya rusak, maka hanya komponen itu yang akan diperbaiki. Atau terkait kenyamanan seperti penambahan toilet. Maka, hanya fasilitas toilet yang diperbaiki.
"Prinsipnya DPR tak perlu membangun dari nol. Kuncinya mengoptimalkan fasilitas yang telah ada," ujar dia.
Baca: Kondisi Gedung DPR Dianggap Sudah tak Layak
Basuki juga menyebut DPR tak bisa melabrak aturan dan memutuskan untuk membangun gedung sendiri meskipun sudah mengantongi izin presiden. Sebab, diperlukan rekomendasi dari Kementerian PUPR.
"Belum, belum bisa (membangun). Kecuali mau bangun sendiri. Tapi kalau gedung negara biasanya rekomendasi dari PU. untuk kepolisian mau bikin, BNN mau bikin, rekomendasi dari PU," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
