medcom.id, Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis memunculkan politikus yang bersih. Hal itu dinilai bisa tercapai bila proses seleksi dilakukan dengan baik.
"Kita percaya hukum alam, kalau masuknya baik potensi menjadi baik itu besar, keluarnya juga lebih baik," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni di Kantor DPP PSI, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu 5 November 2017.
Ia menilai, bila awal rekrutmen atau prosesnya salah, politikus yang dihasilkan pun akan buruk. Karena itu, kata dia, perlu ada perbaikan sistem rekrutmen kader partai politik untuk menciptakan politikus yang baik. "Setelahnya memaintenance dalam proses ini dan agar outputnya jadi lebih baik," ucap dia.
Baca: PSI Libatkan 11 Tokoh untuk Seleksi Bakal Caleg
PSI pun kini melakukan seleksi calon legislatif untuk pemilihan legislatif 2019 secara terbuka. Sistem seleksi ini dilakukan dengan melibatkan akademisi dan pengamat dari berbagai bidang.
Raja menyebut cara ini dapat menjadi contoh untuk partai lain untuk menghasilkan caleg yang terbaik. Kendati, ia tak menjamin ke depan cara ini juga dapat menciptakan caleg yang kurang baik.
"Memang ini belum menggaransi tapi paling tidak ini ada loncatan sebuah ide anti mainstream yang diterapkan partai lain," ujar dia.
Ia mengklaim cara seleksi caleg yang melibatkan akademisi dan pengamat ini tak meniru partai lain di dunia. Menurut dia, setiap partai punya cara sendiri dalam proses seleksi.
"Kalau partai lain kan punya mekanisme masing-masing, ini kita memahami saja, kita punya keterbatasan, makanya kita coba komunikasi dengan tokoh masyarakat membantu kami dan kebetulan Alhamdulillah. Ini kan soal trust dan hope yang ditawarkan," kata dia.
Sudah dua hari proses seleksi tahap pertama ini berlangsung. Sejumlah pengamat dan akademisi dari berbagai bidang yang ikut menyeleksi bakal calon legislatif dari PSI. Sejumlah pengamat dan akademisi antara lain, Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan; Moh. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia; Djayadi Hanan, pakar politik; serta Henny Supolo, aktivis pendidikan.
medcom.id, Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis memunculkan politikus yang bersih. Hal itu dinilai bisa tercapai bila proses seleksi dilakukan dengan baik.
"Kita percaya hukum alam, kalau masuknya baik potensi menjadi baik itu besar, keluarnya juga lebih baik," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni di Kantor DPP PSI, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu 5 November 2017.
Ia menilai, bila awal rekrutmen atau prosesnya salah, politikus yang dihasilkan pun akan buruk. Karena itu, kata dia, perlu ada perbaikan sistem rekrutmen kader partai politik untuk menciptakan politikus yang baik. "Setelahnya memaintenance dalam proses ini dan agar outputnya jadi lebih baik," ucap dia.
Baca: PSI Libatkan 11 Tokoh untuk Seleksi Bakal Caleg
PSI pun kini melakukan seleksi calon legislatif untuk pemilihan legislatif 2019 secara terbuka. Sistem seleksi ini dilakukan dengan melibatkan akademisi dan pengamat dari berbagai bidang.
Raja menyebut cara ini dapat menjadi contoh untuk partai lain untuk menghasilkan caleg yang terbaik. Kendati, ia tak menjamin ke depan cara ini juga dapat menciptakan caleg yang kurang baik.
"Memang ini belum menggaransi tapi paling tidak ini ada loncatan sebuah ide anti mainstream yang diterapkan partai lain," ujar dia.
Ia mengklaim cara seleksi caleg yang melibatkan akademisi dan pengamat ini tak meniru partai lain di dunia. Menurut dia, setiap partai punya cara sendiri dalam proses seleksi.
"Kalau partai lain kan punya mekanisme masing-masing, ini kita memahami saja, kita punya keterbatasan, makanya kita coba komunikasi dengan tokoh masyarakat membantu kami dan kebetulan Alhamdulillah. Ini kan soal trust dan hope yang ditawarkan," kata dia.
Sudah dua hari proses seleksi tahap pertama ini berlangsung. Sejumlah pengamat dan akademisi dari berbagai bidang yang ikut menyeleksi bakal calon legislatif dari PSI. Sejumlah pengamat dan akademisi antara lain, Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan; Moh. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia; Djayadi Hanan, pakar politik; serta Henny Supolo, aktivis pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
