NasDem Dorong Rumah Dinas DPR untuk Keperluan Lain
Ilustrasi Gedung DPR. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Wacana penggantian rumah dinas anggota DPR dengan uang sewa terus bergulir. Fraksi Partai NasDem mendukung wacana yang digagas Ketua DPR Bambang Soesatyo itu.
 
Wakil Ketua Fraksi NasDem Ahmad HM Ali mengatakan penggantian rumah dinas dengan uang sewa sebenarnya untuk menghitung efektivitas. Menurutnya, hampir 80 persen anggota DPR  tidak menempati rumah dinas.
 
"Sebagian besar legislator lebih memilih menyewa rumah atau apertemen yang dekat dengan tempat bekerja," kata Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 April 2018.
 
Terbengkalainya rumah dinas, lanjut dia, membuat pembiayaan perawatan mubazir. Ia menyarankan pemerintah mengalokasikannya untuk keperluan yang lebih penting.
 
“Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Apalagi untuk kepentingan yang lebih bermanfaat," kata Bendahara Umum NasDem ini.
 
Menurutnya, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Yang paling mendasar, kata dia, adalah soal efektivitas. Karena posisi rumah dinas yang berada di pusat kemacetan, anggota DPR kerap kesulitan menjangkau tempat kerja.
 
Tak efektif
 
Anggota Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet membuatnya enggan menempati fasilitas tersebut.
 
“Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting,” ujar Anggota Komisi III ini.
 
“Dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif. Negara juga bisa memandatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya,” timpal Sahroni.

Baca: DPR Coret Fasilitas Rumah Dinas Anggota
 
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana itu telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
 
"Jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota, tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," kata Bambang, Selasa, 24 April lalu.
 
Bamsoet berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibandingkan dengan ongkos pemeliharaan rumah dinas.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id