Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan bakal mencoret fasilitas rumah dinas untuk anggotanya di periode 2019-2024. Fasilitas hunian standar pejabat itu dianggap mubazir.
"Periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas lagi bagi anggota DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.
Menurut dia, pemerintah tak perlu lagi memikirkan alokasi anggaran untuk rumah dinas para wakil rakyat. Terlebih, pemanfaatan fasilitas tersebut dianggap kurang maksimal. "Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," tutur Politikus Golkar ini.
Bamsoet mengharapkan mekanisme alokasi anggaran rumah dinas anggota DPR meniru jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran fasilitas fisik bangunan cukup diganti dengan tunjangan honorarium.
Baca: Kawasan Parlemen Bakal Terapkan Keamanan Lima Lapis
"Jadi dilakukan seperti Pemda DKI dengan memberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Itu lebih efektif dan lebih murah karena percuma juga. Banyak anggota DPR yang enggak menempati rumah dinas," beber dia.
Bamsoet tak bisa merinci berapa nilai ideal honorarium tunjangan pengganti rumah dinas tersebut. Mekanisme alokasi anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
"Kita enggak punya harapan apa-apa, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah," jelas dia.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan bakal mencoret fasilitas rumah dinas untuk anggotanya di periode 2019-2024. Fasilitas hunian standar pejabat itu dianggap mubazir.
"Periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas lagi bagi anggota DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.
Menurut dia, pemerintah tak perlu lagi memikirkan alokasi anggaran untuk rumah dinas para wakil rakyat. Terlebih, pemanfaatan fasilitas tersebut dianggap kurang maksimal. "Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," tutur Politikus Golkar ini.
Bamsoet mengharapkan mekanisme alokasi anggaran rumah dinas anggota DPR meniru jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran fasilitas fisik bangunan cukup diganti dengan tunjangan honorarium.
Baca: Kawasan Parlemen Bakal Terapkan Keamanan Lima Lapis
"Jadi dilakukan seperti Pemda DKI dengan memberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Itu lebih efektif dan lebih murah karena percuma juga. Banyak anggota DPR yang enggak menempati rumah dinas," beber dia.
Bamsoet tak bisa merinci berapa nilai ideal honorarium tunjangan pengganti rumah dinas tersebut. Mekanisme alokasi anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
"Kita enggak punya harapan apa-apa, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
