Jakarta: DPR RI sedang merumuskan konsep keamanan terpadu di kawasan kompleks Parlemen Senayan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto saat sidang paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.
Totok menjelaskan kawasan kompleks parlemen merupakan salah satu objek vital nasional, namun yang terjadi kini keamanan kawasan gedung DPR-RI sangat longgar. Padahal ada tiga lembaga negara didalamnya MPR,DPR dan DPD.
"Dalam rangka memperbaiki manajemen kawasan MPR,DPR dan DPD perlu payung hukum," kata Totok di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 April 2018.
Aturan keamanan terpadu ini sudah diinisiasi Baleg DPR sejak tahun 2015. Nantinya melibatkan unsur kepolisian yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Pola pengamanan kawasan parlemen terbagi menjadi lima zonasi, yakni zona merah 1, zona merah 2, zona kuning 1, zona kuning 2 dan zona hijau. Pengunjung pun tak sembarang bisa hilir mudik, sebab akan diterapkan penggunaan kartu akses untuk memasuki kawasan MPR, DPR, DPD sesuai zonasi pengamanan. Satuan pengamanan melibatkan unsur PNS, non-PNS dan Polri.
"Dalam setiap zona dilakukan pola pengamanan yang berbeda sesuai prioritas pengamanan. Sarana dan prasarana minimum yang harus dipenuhi dan anggarannya dibebankan ke Setjen DPR, Setjen MPR dan Setjen DPD secara proporsional," kata Totok.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon senada ia menilai Kawasan Parlemen Senayan masih dinilai bebas, dibandingkan dengan negara lain yang terbilang cukup ketat.
"Mau disebut di Jepang, Amerika, Inggris, di manapun. Sementara kita ini terlalu longgar, seperti pasar. Bahkan pada beberapa waktu lalu waktu saya sidak Desember menemukan CCTV banyak tak menyala. Dari seratusan sekian hanya menyala berapa buah saja," jelas Fadli.
Jakarta: DPR RI sedang merumuskan konsep keamanan terpadu di kawasan kompleks Parlemen Senayan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto saat sidang paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.
Totok menjelaskan kawasan kompleks parlemen merupakan salah satu objek vital nasional, namun yang terjadi kini keamanan kawasan gedung DPR-RI sangat longgar. Padahal ada tiga lembaga negara didalamnya MPR,DPR dan DPD.
"Dalam rangka memperbaiki manajemen kawasan MPR,DPR dan DPD perlu payung hukum," kata Totok di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 April 2018.
Aturan keamanan terpadu ini sudah diinisiasi Baleg DPR sejak tahun 2015. Nantinya melibatkan unsur kepolisian yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Pola pengamanan kawasan parlemen terbagi menjadi lima zonasi, yakni zona merah 1, zona merah 2, zona kuning 1, zona kuning 2 dan zona hijau. Pengunjung pun tak sembarang bisa hilir mudik, sebab akan diterapkan penggunaan kartu akses untuk memasuki kawasan MPR, DPR, DPD sesuai zonasi pengamanan. Satuan pengamanan melibatkan unsur PNS, non-PNS dan Polri.
"Dalam setiap zona dilakukan pola pengamanan yang berbeda sesuai prioritas pengamanan. Sarana dan prasarana minimum yang harus dipenuhi dan anggarannya dibebankan ke Setjen DPR, Setjen MPR dan Setjen DPD secara proporsional," kata Totok.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon senada ia menilai Kawasan Parlemen Senayan masih dinilai bebas, dibandingkan dengan negara lain yang terbilang cukup ketat.
"Mau disebut di Jepang, Amerika, Inggris, di manapun. Sementara kita ini terlalu longgar, seperti pasar. Bahkan pada beberapa waktu lalu waktu saya sidak Desember menemukan CCTV banyak tak menyala. Dari seratusan sekian hanya menyala berapa buah saja," jelas Fadli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
