Jakarta: Pemerintah diminta tidak membuat pernyataan yang menyakiti korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Keseriusan pemerintah dipertaruhkan melalui ucapan.
"Pernyataan-pernyataan pemerintah, termasuk pertemuan di Belanda dan Ceko, dipandang korban seperti pernyataan meremehkan untuk mereka," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di HDI Hive, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023.
Usman mencontohkan ada pernyataan rakyat sudah melupakan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kalimat itu dinilai menyakitkan.
"Mereka (korban) tanya rakyat mana yang sudah lupa? Apakah mereka bukan rakyat?" papar dia.
Usman menyebut pemerintah tidak bisa memberi pernyataan sembarangan dan tidak hati-hati. Hal itu bisa menimbulkan kesan negatif.
"Bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dan tidak tulus dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara bermartabat," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah menawarkan para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu di Belanda, pulang ke Indonesia. Pemerintah akan memberi kemudahan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat berdialog dengan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas dan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri. Dialog berlangsung di Kedutaan Besar Ri di Den Haag, Belanda.
Mahfud mengaku bertemu langsung dengan orang-orang yang pada awal tahun 60-an disekolahkan Soekarno melalui negara. Ketika pemerintahan berganti, paspor orang-orang itu dicabut sampai sekarang.
"Kami datang untuk menawarkan hak-hak kewarganegaraan pada mereka. Hak politik sudah dilakukan, yang sisa sepuh-sepuh ada di sini kita coba dekati, anda punya hak dan hak itu boleh dipakai," papar Mahfud, Minggu, 27 Agustus 2023.
Jakarta: Pemerintah diminta tidak membuat pernyataan yang menyakiti korban pelanggaran
hak asasi manusia (HAM) berat. Keseriusan pemerintah dipertaruhkan melalui ucapan.
"Pernyataan-pernyataan pemerintah, termasuk pertemuan di Belanda dan Ceko, dipandang korban seperti pernyataan meremehkan untuk mereka," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di HDI Hive, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023.
Usman mencontohkan ada pernyataan rakyat sudah melupakan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kalimat itu dinilai menyakitkan.
"Mereka (korban) tanya rakyat mana yang sudah lupa? Apakah mereka bukan rakyat?" papar dia.
Usman menyebut pemerintah tidak bisa memberi pernyataan sembarangan dan tidak hati-hati. Hal itu bisa menimbulkan kesan negatif.
"Bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dan tidak tulus dalam menyelesaikan
pelanggaran HAM berat secara bermartabat," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah menawarkan para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu di Belanda, pulang ke Indonesia. Pemerintah akan memberi kemudahan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat berdialog dengan mantan
Mahasiswa Ikatan Dinas dan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri. Dialog berlangsung di Kedutaan Besar Ri di Den Haag, Belanda.
Mahfud mengaku bertemu langsung dengan orang-orang yang pada awal tahun 60-an disekolahkan Soekarno melalui negara. Ketika pemerintahan berganti, paspor orang-orang itu dicabut sampai sekarang.
"Kami datang untuk menawarkan hak-hak kewarganegaraan pada mereka. Hak politik sudah dilakukan, yang sisa sepuh-sepuh ada di sini kita coba dekati, anda punya hak dan hak itu boleh dipakai," papar Mahfud, Minggu, 27 Agustus 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
