Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kunjungan pimpinan Shrimp Club Indonesia (SCI) atau perhimpunan penambak udang intensif. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan perizinan dari kementerian dan lembaga.
Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan Wapres akan berupaya untuk mencarikan solusi agar perizinan bisa dipangkas. Mengingat besarnya kontribusi udang pada ekspor Indonesia.
"Bagaimana agar perizinan (tambak udang) ini bisa diperingkas. Itu yang akan coba dibicarakan di Sidang Kabinet yang akan datang,” tutur Masduki dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2023.
Sementara itu, Ketua SCI Haris Muhtadi menjelaskan sulitnya memperoleh perizinan bakal menghambat tercapainya target produksi udang nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan produksi udang dapat meningkat 2,5 kali lipat pada 2024.
"Karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” jelas Haris.
Selain itu, pihaknya mengaku dipersulit dengan proses pengurusan perizinan ke sekitar lima kementerian/lembaga berbeda. Ia menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Perdagangan.
"Tetapi belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih," ujarnya.
Kemudian, Haris melaporkan ada peraturan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ikut mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan.
"Antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak sinkron, sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan walaupun yang hendak ekspansi," tutur Haris.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin menerima kunjungan pimpinan Shrimp Club Indonesia (SCI) atau perhimpunan penambak udang intensif. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan perizinan dari kementerian dan lembaga.
Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan Wapres akan berupaya untuk mencarikan solusi agar perizinan bisa dipangkas. Mengingat besarnya kontribusi udang pada ekspor Indonesia.
"Bagaimana agar perizinan (tambak udang) ini bisa diperingkas. Itu yang akan coba dibicarakan di Sidang Kabinet yang akan datang,” tutur Masduki dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2023.
Sementara itu, Ketua SCI Haris Muhtadi menjelaskan sulitnya memperoleh perizinan bakal menghambat tercapainya target produksi udang nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan produksi udang dapat meningkat 2,5 kali lipat pada 2024.
"Karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” jelas Haris.
Selain itu, pihaknya mengaku dipersulit dengan proses pengurusan perizinan ke sekitar lima kementerian/lembaga berbeda. Ia menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Perdagangan.
"Tetapi belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih," ujarnya.
Kemudian, Haris melaporkan ada peraturan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ikut mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan.
"Antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak sinkron, sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan walaupun yang hendak ekspansi," tutur Haris.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
