Genjot Ekonomi di Pos Lintas Batas, Pemerintah Gelontorkan Rp29 Triliun

Jakarta: Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp29 triliun ke 222 kecamatan di 15 provinsi di Indonesia. Dana untuk menggerakkan perekonomian kecamatan di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN). "Anggaran itu disebar Kementerian Keuangan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tapi peruntukannya jelas," kata Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPP di Pullman Hotel, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu, 11 Maret 2020. Tito menyebut anggaran dialokasikan untuk pembangunan kecamatan. Hal itu, kata dia, sesuai program Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan. "Supaya tidak urbanisasi, semua lari ke kota jadinya padat," ujar Tito. (Baca: Pemerintah Gelontorkan Rp24,3 Triliun Memperkuat Perbatasan) Tito mengaku telah mengirim tim ke seluruh Indonesia untuk menganalisa kebutuhan tiap kecamatan. Nantinya, kecamatan wajib mengembangkan perekonomian.  Menteri Dalam Negeri itu menyebut beberapa daerah yang bakal disokong dana, yakni Anambas, Kepulauan Riau; Nunukan, Kalimantan Utara; hingga Miangas, Sulawesi Utara. Setiap daerah mendapat dana berbeda-beda tergantung kebutuhan wilayah tersebut.  "Kita identifikasi mereka butuh apa," ucap Tito. Mantan Kapolri itu memastikan tim BNPP akan mengawal penggunaan dana. Tito berharap perekonomian 222 kecamatan bakal berdampak positif bagi Indonesia. "Kita harapkan sampai akhir 2024, 222 kecamatan betul-berul terbangun dan jadi zona pertahanan yang kuat," kata Tito.