Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap menghadiri acara Kenduri Kebangsaan Dari Aceh Untuk Indonesia yang digelar oleh Yayasan Sukma dan forum bersama anggota DPR dan DPD asal Aceh. Foto: Antara/Rahmad
Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap menghadiri acara Kenduri Kebangsaan Dari Aceh Untuk Indonesia yang digelar oleh Yayasan Sukma dan forum bersama anggota DPR dan DPD asal Aceh. Foto: Antara/Rahmad

Pemerintah Siap Kawal Pemanfaatan Dana Otsus Aceh

Nasional jokowi aceh Yayasan Sukma Bangsa Kenduri Kebangsaan
Fachri Audhia Hafiez • 22 Februari 2020 19:47
Bireuen: Presiden Joko Widodo berharap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dimaksimalkan. Dia memastikan penggunan dana ini akan diawasi pemerintah pusat jika Pemerintah Provinsi Aceh siap berkolaborasi.
 
"Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali," kata Jokowi di Kompleks Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu, 22 Februari 2020.
 
Dana Otsus Aceh terbilang besar yakni mencapai Rp8,3 triliun. Itu belum termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh sekitar Rp9 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kepala Negara mempertanyakan bagaimana tata kelola anggaran ini. Dia ingin dana yang bernilai besar itu tepat sasaran, bermanfaat, dan dirasakan oleh rakyat.
 
"Itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya," imbuh Jokowi.
 
Baca: Surya Paloh Menilai Aceh Perlu Asistensi Khusus
 
Jokowi mempertimbangkan apakah perlunya asistensi khusus terkait Dana Otsus Aceh. Jika direstui, Jokowi akan mengawal dan memberi perhatian khusus pemanfaatan dana tersebut.
 
"Kalau perlu, besok saya langsung mendampingi. Jangan ngomong 'iya', nanti kita beri asistensi kemudian di bawah tidak mau, di birokrasinya," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
 
Pemerintah Siap Kawal Pemanfaatan Dana Otsus Aceh
Pembina Yayasan Sukma Surya Paloh. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
 
Pembina Yayasan Sukma Surya Paloh sempat menyinggung Aceh perlu asistensi khusus dari pemerintah pusat. Hal ini guna meminimalisir ketergantungan Aceh menggunakan dana Otsus.
 
"Daerah ini memerlukan asistensi khusus dari pusat. Daerah ini memerlukan supervisi secara khusus walaupun telah mendapatkan kekhususan sebagai daerah otsus," kata Surya.
 
Seperti diketahui, dana Otsus Aceh ini semacam uang kompensasi yang diterima Aceh setelah GAM berdamai dengan Pemerintah Indonesia. Ketentuannya dituangkan dalam UUPA.
 
Di dalamnya disebutkan, Aceh berhak atas dana otsus selama 20 tahun. Dimulai sejak 2008 dan akan dihentikan pada 2027. Pada 15 tahun pertama besarannya setara dua persen Dana Alokasi Umum (DAU), sementara pada 5 tahun sesudahnya besarannya tinggal 1 persen.
 

 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif