Khawatir Terjadi Polarisasi, Mendagri Tak Sepakat Kampanye Digelar 7 Bulan

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berbeda pandangan mengenai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masa kampanye. KPU mengusulkan masa kampanye selama tujuh bulan. "Kita ingin agar masa kampanye lebih pendek," kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 September 2021. Tito mengungkapkan kekhawatirannya ketika masa kampanye terlalu lama. Dia khawatir terjadi polarisasi di tengah masyarakat karena perbedaan dukungan politik. "Dampak tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin 2019, pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," ucap Tito. Tito mengusulkan agar pelaksanaan kampanye tetap 120 hari atau empat bulan. Hal ini sesuai dengan konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait. Menurut Tito, memperpanjang masa kampanye menjadi tujuh bulan karena mempertimbangkan masalah logistik pemilu sejatinya bisa diatasi. Pengaturan logistik pemilu mesti diatur dalam regulasi khusus. "Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) supaya proses logistiknya cepat," kata Tito. Baca: KPU Usul Kampanye Pemilu 2024 Berlangsung 7 Bulan Sebelumnya, pada forum yang sama, Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan memperpanjang durasi kampanye untuk memberi ruang pada persiapan logistik pemilu. Waktu selama empat bulan dinilai tidak cukup. Ilham membeberkan proses pengadaan logistik memerlukan waktu satu bulan. Lalu, proses pengadaan termasuk potensi penambahan waktu jika ada gagal lelang selama dua bulan. "Kemudian, pelaksanaan pekerjaan ini termasuk proses produksi sampai pengiriman kabupaten atau kota tiga bulan, pengelolaan gudang itu 50 hari," kata Ilham.