Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan ihwal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kongres V partai telah memberikan kewenangan pada ketua umum partai, berupa hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Mei 2021.
Hasto mendorong seluruh kader melakukan konsolidasi secara menyeluruh jelang Pemilu 2024. Konsolidasi itu menyangkut instrumen ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya.
Baca: Pengamat: Ganjar Berpotensi Kehilangan Tiket Pilpres 2024 dari PDIP
Konsolidasi ideologi, kata Hasto, supaya bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila. Menurut dia, ideologi bangsa mesti diperkuat agar tak menjadi persoalan di masa depan.
"Sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut," ucap Hasto.
Hasto menilai banyak pihak yang sudah bergerak untuk Pilpres 2024. Dia minta kader mewaspadai peluang pihak dari luar memecah belah kekuatan partai.
Dia turut meminta kader menunggu momentum Megawati mengumumkan figur yang diusung pada kontestasi politik 2024. Kader diperintahkan terus bergerak bersama rakyat.
"Sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," ujar Hasto.
Pernyataan Hasto tersebut muncul di tengah memanasnya hubungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Ganjar tak diundang dalam acara PDIP yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, terang-terangan mengatakan semua kepala daerah asal PDIP di Jateng diundang. Namun, Ganjar tidak.
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP
PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan ihwal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kongres V partai telah memberikan kewenangan pada ketua umum partai, berupa hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Mei 2021.
Hasto mendorong seluruh kader melakukan konsolidasi secara menyeluruh jelang Pemilu 2024. Konsolidasi itu menyangkut instrumen ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya.
Baca:
Pengamat: Ganjar Berpotensi Kehilangan Tiket Pilpres 2024 dari PDIP
Konsolidasi ideologi, kata Hasto, supaya bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila. Menurut dia, ideologi bangsa mesti diperkuat agar tak menjadi persoalan di masa depan.
"Sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut," ucap Hasto.
Hasto menilai banyak pihak yang sudah bergerak untuk Pilpres 2024. Dia minta kader mewaspadai peluang pihak dari luar memecah belah kekuatan partai.
Dia turut meminta kader menunggu momentum Megawati mengumumkan figur yang diusung pada kontestasi politik 2024. Kader diperintahkan terus bergerak bersama rakyat.
"Sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," ujar Hasto.
Pernyataan Hasto tersebut muncul di tengah memanasnya hubungan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Ganjar tak diundang dalam acara PDIP yang dihadiri Ketua DPP PDIP
Puan Maharani.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, terang-terangan mengatakan semua kepala daerah asal PDIP di Jateng diundang. Namun, Ganjar tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
