Jakarta: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diisukan bakal menjadi menteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 November 2021.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan keputusan Hadi masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) tergantung Jokowi. Kepala Negara dinilai memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu layak menjadi menteri atau tidak.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya sia-sian saja," kata dia.
Dia mencontohkan pemilihan Kapolri. Banyak pihak yang memberikan penilaian terhadap sejumlah jenderal bintang tiga Korps Bhayangkara.
Baca: Tjahjo Kumolo: Pembantu Presiden 'TNI'
Namun, Jokowi justru menjatuhkan pilihan ke Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, sedikit pihak yang menilai eks Kapolda Banten itu bakal menggantikan Idham Azis sebagai Kapolri.
"Itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden (Jokowi) punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar dia.
Jakarta:
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diisukan bakal menjadi
menteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 November 2021.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan keputusan Hadi masuk ke dalam
Kabinet Indonesia Maju (KIM) tergantung Jokowi. Kepala Negara dinilai memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu layak menjadi menteri atau tidak.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya sia-sian saja," kata dia.
Dia mencontohkan pemilihan Kapolri. Banyak pihak yang memberikan penilaian terhadap sejumlah jenderal bintang tiga Korps Bhayangkara.
Baca:
Tjahjo Kumolo: Pembantu Presiden 'TNI'
Namun, Jokowi justru menjatuhkan pilihan ke Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, sedikit pihak yang menilai eks Kapolda Banten itu bakal menggantikan Idham Azis sebagai Kapolri.
"Itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden (Jokowi) punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
