Jakarta: Komisi IX diminta segera memanggil petinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dewan perlu meminta penjelasan BPJS Kesehatan soal dugaan adanya kebocoran data milik 279 juta penduduk.
"Yang perlu dilihat data itu bocornya kenapa? Itu perlu kita tanyakan," ujar anggota Komisi IX Saleh Daulay di Sekretariat DPP PAN, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021.
Menurut dia, Komisi IX harus mengetahui dampak kebocoran data tersebut. Terutama, dampak terhadap pelayanan kepada peserta.
"Kira-kira apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua," ucap dia.
Politikus PAN itu tak habis pikir dengan dugaan adanya kebocoran data di BPJS Kesehatan. Sebagai perusahaan berpelat merah, BPJS seharusnya bisa menjaga kerahasiaan data pesertanya.
"Saya terkejut kok ada data yang mestinya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga di negara kita seperti BPJS ini sampai bocor keluar," ujar dia.
Baca: BPJS Masih Telusuri Dugaan Kebocoran Data
Saleh mengatakan pihak BPJS Kesehatan pernah menyampaikan sistem pengamanan data yang digunakan cukup aman. Sehingga, dia heran jika data peserta BPJS Kesehatan bisa bocor ke pihak luar.
"Seharusnya data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar, tidak bocor keluar," ungkap dia.
Masyarakat kembali dikejutkan dengan informasi terkait kebocoran data milik 279 juta penduduk dan telah dijual secara online. Data itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menyebut BPJS Kesehatan masih menelusuri informasi itu memastikan kebenaran rumor yang beredar. "Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan BPJS Kesehatan konsisten dalam memastikan keamanan data peserta. Seluruh kerahasiaan data terjamin dan tersimpan dengan pengamanan berlapis.
Jakarta:
Komisi IX diminta segera memanggil petinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dewan perlu meminta penjelasan
BPJS Kesehatan soal dugaan adanya kebocoran data milik 279 juta penduduk.
"Yang perlu dilihat data itu bocornya kenapa? Itu perlu kita tanyakan," ujar anggota Komisi IX Saleh Daulay di Sekretariat DPP PAN, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021.
Menurut dia, Komisi IX harus mengetahui dampak kebocoran data tersebut. Terutama, dampak terhadap pelayanan kepada peserta.
"Kira-kira apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua," ucap dia.
Politikus PAN itu tak habis pikir dengan dugaan adanya kebocoran data di BPJS Kesehatan. Sebagai perusahaan berpelat merah, BPJS seharusnya bisa menjaga kerahasiaan data pesertanya.
"Saya terkejut kok ada data yang mestinya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga di negara kita seperti BPJS ini sampai bocor keluar," ujar dia.
Baca: BPJS Masih Telusuri Dugaan Kebocoran Data
Saleh mengatakan pihak BPJS Kesehatan pernah menyampaikan sistem pengamanan data yang digunakan cukup aman. Sehingga, dia heran jika data peserta BPJS Kesehatan bisa bocor ke pihak luar.
"Seharusnya data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar, tidak bocor keluar," ungkap dia.
Masyarakat kembali dikejutkan dengan informasi terkait kebocoran data milik 279 juta penduduk dan telah dijual secara online. Data itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menyebut BPJS Kesehatan masih menelusuri informasi itu memastikan kebenaran rumor yang beredar. "Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan BPJS Kesehatan konsisten dalam memastikan keamanan data peserta. Seluruh kerahasiaan data terjamin dan tersimpan dengan pengamanan berlapis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
