Jakarta: Pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan atau bantalan sosial (bansos) dinilai langkah tepat. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai meningkatkan akurasi bantuan pada masyarakat tak mampu.
"Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap," kata Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro dalam diskusi virtual Moya Institute yang dikutip pada Sabtu, 3 September 2022.
Menurut dia, hal tersebut lebih relevan ketimbang skema subsidi BBM. Masyarakat diminta tidak perlu berkutat dengan isu soal kenaikan harga BBM.
’’Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM, atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi.” ujar Bambang.
Di sisi lain, dia mendorong pemerintah dan Pertamina melakukan komunikasi publik yang efektif. Sehingga, masyarakat tak panik menyikapi penyesuaian harga BBM.
Pemerintah meluncurkan program bantalan sosial dengan rincian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah Rp600.000 per keluarga per bulan. Kemudian, subsidi upah kepada 16 juta pekerja Rp 600.000 per kepala per bulan.
Selanjutnya, subsidi untuk sektor transportasi. Bantuan tersebut diberikan ke ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.
Jakarta: Pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan atau bantalan sosial (bansos) dinilai langkah tepat. Kebijakan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) itu dinilai meningkatkan akurasi bantuan pada masyarakat tak mampu.
"Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap," kata Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro dalam diskusi virtual Moya Institute yang dikutip pada Sabtu, 3 September 2022.
Menurut dia, hal tersebut lebih relevan ketimbang skema
subsidi BBM. Masyarakat diminta tidak perlu berkutat dengan isu soal kenaikan harga BBM.
’’Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM, atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi.” ujar Bambang.
Di sisi lain, dia mendorong pemerintah dan Pertamina melakukan komunikasi publik yang efektif. Sehingga, masyarakat tak panik menyikapi
penyesuaian harga BBM.
Pemerintah meluncurkan program bantalan sosial dengan rincian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah Rp600.000 per keluarga per bulan. Kemudian, subsidi upah kepada 16 juta pekerja Rp 600.000 per kepala per bulan.
Selanjutnya, subsidi untuk sektor transportasi. Bantuan tersebut diberikan ke ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
