Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta proses penerimaan calon Bintara Polri harus dilakukan dengan baik. Ia tak ingin polemik Sulastri Irwan, calon polisi wanita (polwan) yang digugurkan Polda Maluku Utara (Malut) meski sudah lolos seleksi terulang.
"Ke depannya agar hal serupa tidak terjadi lagi," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 14 November 2022.
Bendahara DPP Partai NasDem itu meminta Polri menyikapi serius pengguguran calon bintara tanpa alasan yang jelas. Sebab, hal itu dapat mempengaruhi citra Korps Bhayangkara.
Bahkan, Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak segan-segan memberikan sanksi tegas. Jika perlu, sanksi diberikan kepada pemimpin kepolisian di daerah.
"Saya minta Pak Kapolri langsung beri ketegasan pada pimpinan tertinggi di wilayah tersebut, di manapun berada, agar membuat jera bagi pejabat kepolisian dalam penerimaan calon polisi,” ungkap dia.
Legislator asal Tanjung Priok itu juga meminta kapolda memantau langsung proses rekrutmen. Sehingga, proses rekrutmen yang dilakukan bisa adil dan jujur.
“Bagi pejabat kepolisian hingga Kapolda juga sudah selayaknya agar mengecek kembali semua proses agar tidak terjadi lagi hal yang demikian. Jangan mentang-mentang anak petani jadi tidak diloloskan,” ujar dia.
Sebelumnya, Polda Malut tak meloloskan Sulastri pada penerimaan calon siswa Bintara Polri Gelombang ll 2022. Padahal, Sulastri mengaku menempati peringkat ketiga pada seleksi panitia penentu akhir (pantukhir) berdasarkan pengumuman pantukhir pada 2 Juli 2022.
Keputusan itu akhirnya menjadi polemik. Nasib Sulastri menjadi perbincangan di media sosial.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol Midi Siswoko pun mengambil tindakan. Sulastri pun akhirnya diloloskan untuk mengikuti pendidikan polwan.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III
DPR Ahmad Sahroni meminta proses penerimaan calon Bintara Polri harus dilakukan dengan baik. Ia tak ingin polemik Sulastri Irwan, calon
polisi wanita (polwan) yang digugurkan Polda Maluku Utara (Malut) meski sudah lolos seleksi terulang.
"Ke depannya agar hal serupa tidak terjadi lagi," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 14 November 2022.
Bendahara DPP Partai NasDem itu meminta
Polri menyikapi serius pengguguran calon bintara tanpa alasan yang jelas. Sebab, hal itu dapat mempengaruhi citra Korps Bhayangkara.
Bahkan, Sahroni meminta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak segan-segan memberikan sanksi tegas. Jika perlu, sanksi diberikan kepada pemimpin kepolisian di daerah.
"Saya minta Pak Kapolri langsung beri ketegasan pada pimpinan tertinggi di wilayah tersebut, di manapun berada, agar membuat jera bagi pejabat kepolisian dalam penerimaan calon polisi,” ungkap dia.
Legislator asal Tanjung Priok itu juga meminta kapolda memantau langsung proses rekrutmen. Sehingga, proses rekrutmen yang dilakukan bisa adil dan jujur.
“Bagi pejabat kepolisian hingga Kapolda juga sudah selayaknya agar mengecek kembali semua proses agar tidak terjadi lagi hal yang demikian. Jangan mentang-mentang anak petani jadi tidak diloloskan,” ujar dia.
Sebelumnya, Polda Malut tak meloloskan Sulastri pada penerimaan calon siswa Bintara Polri Gelombang ll 2022. Padahal, Sulastri mengaku menempati peringkat ketiga pada seleksi panitia penentu akhir (pantukhir) berdasarkan pengumuman pantukhir pada 2 Juli 2022.
Keputusan itu akhirnya menjadi polemik. Nasib Sulastri menjadi perbincangan di media sosial.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol Midi Siswoko pun mengambil tindakan. Sulastri pun akhirnya diloloskan untuk mengikuti pendidikan polwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
