Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

Demokrat Tolak Rencana Jabatan Presiden 3 Periode

Kautsar Widya Prabowo • 14 Maret 2021 13:17
Jakarta: Partai Demokrat menolak rencana masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Partai berlogo Mercy itu menilai rencana tersebut hanya bisa merusak Indonesia.
 
"Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melalui keterangan tertulis, Minggu, 14 Maret 2021.
 
Kamhar mengatakan masa jabatan presiden saat ini merupakan amanah reformasi untuk memastikan sirkulasi dan pergantian kepemimpinan nasional berjalan tanpa sumbatan. Masa jabatan saat ini untuk menghindari jebakan kekuasaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Bahaya dari ini telah diingatkan Lord Acton 'Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'. Bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," ujar Kamhar.
 
(Baca: PKS Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode)
 
Masa jabatan tiga periode dinilai bisa membangkitkan kembali memori kelam Indonesia saat masa Orde Baru dan Orde Lama. Demokrat menilai isu ini cenderung akan menyengsarakan bangsa ke depannya.
 
"Lagipula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintahan ini baik itu di bidang ekonomi, politik, dan hukum sebagai dispensasi. Biasa saja, malah di bidang politik dan hukum ada beberapa indikator yang mengalami penurunan," ujar Kamhar.
 
Kamhar juga mengatakan isu masa jabatan tiga periode bukan yang pertama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini juga pernah mengemuka saat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.
 
"Namun beliau (SBY) mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini," tutur Kamhar.
 
Pemerintah diminta bijak menanggapi isu seperti itu. Demokrat meminta rencana ini tidak ditanggapi hanya karena rasa haus akan kekuasaan.
 
"Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menjalankan dan memposisikan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan," ucap dia.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif