Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Willy Aditya/Istimewa
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Willy Aditya/Istimewa

NasDem Pertimbangkan Usulan Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Nasional Partai NasDem undang-undang ite DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 16 Oktober 2020 22:25
Jakarta: Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipertimbangkan masuk dalam evaluasi dan pengusulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020-2021. Pasalnya, usulan itu mengemuka di tengah masyarakat.
 
"Terbuka kemungkinan pengusulan revisi UU ITE untuk kedua kalinya karena ada banyak perkembangan sejak terakhir direvisi pada 2016 yang lalu," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya kepada Medcom.id, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Namun, Anggota Komisi I DPR itu menyebut Fraksi NasDem bakal mengkaji usulan tersebut terlebih dahulu. Sehingga, niat perubahan memiliki landasan komprehensif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Fraksi NasDem tentu sangat terbuka dengan usulan masyarakat. Secara internal kami juga melakukan kajian tentang hal ini,” ungkap dia.
 
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu mengakui, UU ITE banyak mendapat kritik. Selain dianggap sebagai pasal karet, ketentuan pemidanaan pelaku ujaran kebencian dan hoaks tumpang tindih. Sebab hal itu sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 
Baca:Rawan Dimanfaatkan, Pakar Hukum Dukung Revisi Pasal 28A UU ITE
 
Meskipun menuai kritik, keberadaan UU ITE sangat dibutuhkan. Sebab, perkembangan penggunaan media digital saat ini perlu menjadi perhatian.
 
Salah satu perkembangan media digital yang harus menjadi perhatian yaitu masifnya hoaks, penyesatan informasi, dan pencemaran nama baik. Willy menyebut pengguna media digital tak bisa sembarangan menggunakan hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
 
"Kita tentu tidak menginginkan sesama anak bangsa bisa saling serang karena tidak terima penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, bahkan akibat hoaks,” sebut dia.
 
Selain itu, usulan revisi UU ITE ini harus diikuti dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Sehingga, tuntutan merevisi regulasi itu semakin mudah dilakukan.Hal itu juga dibutuhkan untuk mempersempit ruang hoaks, penghinaan, dan pencemaran nama baik lewat media sosial (medsos).
 
"Akhirnya ruang media digital kita akan makin sehat dan produktif,” ujar dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif