medcom.id, Jakarta: DPR memutuskan, bakal menambah satu kursi wakil ketua buat PDI Perjuangan melalui revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Pimpinan DPR pun telah membahas terkait nomenklatur yang bakal diberikan kepada wakil ketua tambahan itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sampai saat ini sudah ada dua pilihan nomenklatur buat wakil ketua tambahan. Dua pilihan itu adalah nomenklatur bidang maritim atau bidang masalah reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
"Sementara, yang berkembang terkait nomenklaturnya soal fokus maritim. Ya kita lihat saja. Harus bicara baik-baik. Soal reformasi birokrasi juga, itu disatukan, dengan pemberantasan korupsi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
(Baca: Tidak Ada Jaminan Revisi UU MD3 Bakal Perbaiki Kinerja DPR)
Empat wakil ketua DPR yang ada saat ini telah memiliki nomenklatur masing-masing, yakni bidang politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, serta infrastruktur dan pembangunan.
Menurut Fahri, dua rencana nomenklatur itu tengah dikaji di Badan Keahlian DPR. Namun, ia menilai bidang maritim akan menjadi pilihan kuat. Apalagi, pemerintah juga tengah fokus pada pembangunan bidang maritim.
"Prinsipnya, kemitraan di sisi pemerintah memang disamakan dengan kementerian yang belum ada pembidangannya di DPR, yakni Kemenko (Kementerian Koordinator) Maritim," kata Fahri.
(Baca: Novanto: DPR Telah Siapkan Ruangan untuk Wakil Ketua yang Baru)
medcom.id, Jakarta: DPR memutuskan, bakal menambah satu kursi wakil ketua buat PDI Perjuangan melalui revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Pimpinan DPR pun telah membahas terkait nomenklatur yang bakal diberikan kepada wakil ketua tambahan itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sampai saat ini sudah ada dua pilihan nomenklatur buat wakil ketua tambahan. Dua pilihan itu adalah nomenklatur bidang maritim atau bidang masalah reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
"Sementara, yang berkembang terkait nomenklaturnya soal fokus maritim. Ya kita lihat saja. Harus bicara baik-baik. Soal reformasi birokrasi juga, itu disatukan, dengan pemberantasan korupsi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
(Baca: Tidak Ada Jaminan Revisi UU MD3 Bakal Perbaiki Kinerja DPR)
Empat wakil ketua DPR yang ada saat ini telah memiliki nomenklatur masing-masing, yakni bidang politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, serta infrastruktur dan pembangunan.
Menurut Fahri, dua rencana nomenklatur itu tengah dikaji di Badan Keahlian DPR. Namun, ia menilai bidang maritim akan menjadi pilihan kuat. Apalagi, pemerintah juga tengah fokus pada pembangunan bidang maritim.
"Prinsipnya, kemitraan di sisi pemerintah memang disamakan dengan kementerian yang belum ada pembidangannya di DPR, yakni Kemenko (Kementerian Koordinator) Maritim," kata Fahri.
(Baca: Novanto: DPR Telah Siapkan Ruangan untuk Wakil Ketua yang Baru) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NIN)
